BERITA

Sekda DKI Kena Covid-19, Pengamat Usul Lockdown Balai Kota

MONITOR, Jakarta – Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta banyak yang ‘tumbang’ karena terpapar Covid-19. Salah satunya menimpa Sekertaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Saefullah. Usulan untuk melakukan lockdown Balaikota pun mencuat.

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, juga turut meminta Gubernur DKI Jakarta agar me-lockdown Balaikota, karena khawatir dapat menjadi cluster penyebaran Covid-19 di Jakarta.

“Sekda itu memiliki peran yang sentral dalam sistem pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan provinsi, karena tugasnya adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana, serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah provinsi,” ujar Sugiyanto.

Menurutnya karena peran Sekda sangat penting, apalagi karena Sekda juga merupakan ketua Panitia Seleksi (Pansel) untuk pengisian jabatan eselon II, dan ketua Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjab) untuk pengisian jabatan eselon III dan IV, setiap hari Sekda dipastikannberhubungan dengan para ASN, terutama pimpinan-pimpinam SKPD, juga dengan Gubernur dan Wagub.

“Kita belum tahu darimana atau dari siapa Sekda tertular. Tapi yang menarik, Sekda positif Covid-19 berbarengan dengan Uus Kuswanto yang baru dilantik menjadi walikota Jakarta Barat pada 4 September lalu. Sebelum dilantik, Uus mengikuti seleksi terbuka yang dilakukan Pansel pimpinan Sekda,” ungkap Sugiyanto.

Aktivis yang akrab disapa SGY itu menilai, dangan adanya fakta ini, maka tidak berlebihan jika ia meminta agar Anies menutup atau me-lockdown Balaikota DKI selama tiga hari hingga seminggu untuk melakukan penyemprotan disinfektan.

Selain itu, Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan hendaknya melakukan tracing (penelusuran) minimal hingga 50 orang yang melakukan kontak dengan Sekda dan Uus setelah keduanya dinyatakan positif Covid-19, dan melakukan swab test kepada mereka, juga kepada Gubernur dan Wagub.

“Orang-orang yang menghadiri pelantikan Uus pada 4 September juga harus di-swab test,” tegasnya.

SGY mengingatkan bahwa kasus positif Covid-19 yang dialami Sekda mengindikasikan kalau Balaikota bisa menjadi cluster penularan Covid-19, dan dari Balaikota, virus yang belum ada vaksinnya itu dapat menyebar ke lima wilayah kota administrasi dan Kepulauan Seribu, karena dibawa oleh pejabat yang sempat melakukan kontak dengan Sekda dan yang hadir saat pelantikan Uus.

“Me-lockdown adalah pilihan pahit yang harus diambil Anies, tapi ini juga menjadi ujian bagi Anies apakah Anies dapat konsisten dalam memerangi Covid-19 dan memutus mata rantai penyebaran virus itu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Sekda DKI Saefullah dan Walikota Jakbar Uus Kuswanto telah dinyatakan positif Covid-19.

Sebelum keduanya, tujuh pejabat DKI telah lebih dulu dinyatakan positif Covid-19 dan beberapa ASN di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) juga mengalami hal yang sama, sehingga kantor SKPD itu di gedung Blok G Kompleks Balaikota DKI ditutup selama tiga hari.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

9 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

14 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

14 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

14 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

14 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

14 jam yang lalu