PERTANIAN

2021, Kartu Tani Ditargetkan Berlangsung Efektif

MONITOR, Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dalam implementasi penggunaan Kartu Tani. Lewat Kartu Tani, pemerintah melalui Kementerian Pertanian akan mendistribusikan pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, penyebaran Kartu Tani ke seluruh Tanah Air akan dilakukan bertahap dan diharapkan bisa diberlakukan secara efektif pada 2021.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kartu Tani memiliki manfaat yang baik buat petani. Khususnya buat penerima pupuk subsidi.

“Pola pendistribusian pupuk subsidi terus kita perbaiki. Sehingga saat ini data penerima pupuk subsidi bisa valid hingga 94%. Data ini akan akan semakin diperkuat dengan Kartu Tani yang kriterianya berdasarkan by name by address. Dengan cara ini, kita harapkan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan,” tuturnya.

Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy, dalam Webinar Kartu Tani yang diselenggarakan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) bersama Kementan, dan disiarkan live streaming di kanal Youtube, Selasa (8/9/2020), mengatakan mengatakan distribusi Kartu Tani terus dilakukan.

“Memang Kartu Tani agak tersendat, dalam rapat bersama DPR, kesimpulannya Kartu Tani harus dilaksanakan secara bertahap. Karena banyak petani belum punya kartu tani, kita keluarkan surat yang isinya pupuk subsidi diberlakukan bagi para petani yang pegang kartu tani, sedangkan untuk yang belum punya, akan dilakukan secara manual,” paparnya.

Sarwo Edhy mengatakan, jumlah petani berdasakan eRDKK ada 13,9 juta orang. Sedangkan Kartu Tani yang telah dicetak 9,3 juta kartu, dan Kartu Tani yang terdistribusi sekitar 6,2 juta kartu. Dari jumlah itu, Kartu Tani yang digunakan baru 1,2 juta.

“Untuk masalah ini, Kita di Ditjen PSP menjalankan instruksi dari KPK tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diharapkan awal tahun depan Kartu Tani sudah efektif dan bisa selesai 100%,” katanya.

Untuk itu, Sarwo Edhy mengajak Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, untuk segera mendata dan menginventasir Kartu Tani yang ada di wilayahnya, serta mendata Kartu Tani yang belum terdistribusi ke petani.

“Sedangkan untuk Pupuk Indonesia kita minta untuk melakuan sosialisasi bersama Kementan. Khususnya sosialisasi kepada distributor. Kemudian distributor bisa sosialisai ke kios-kios dan pengecer, dan kios serta pengecer sosialisasi ke petani didaerahnya. Sehingga kartu tani bisa berjalan dengan lancar,” tutur Sarwo Edhy.

Di bagian akhir, Sarwo Edhy menegaskan Kartu Tani merupakan satu-satunya bentuk perlindungan pemerintah kepada petani, khususnya dalam memenuhi haknya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Narasumber lain di Webinar, Djoko Purwanto, Executive Vice President, Social Entrepreunership & Incubation Division BRI, mengatakan Kartu Tani adalah bagian dari framework strategi jangka panjang sektor pertanian.

“Kartu Tani merupakan strategi pembangunan pertanian yang visioner dan integratif. Yang didalamnya berkaitan dengan kejelasan tata ruang nasional, infrastuktur, pola pengusahaan pertanian, kelembagaan pertanian, riset dan teknologi tepat guna, supply chain management, aspek keuangan, monitoring neraca produksi dan stok nasional, serta bagian dari industri berbasis pertanian,” tuturnya.

Dukungan untuk pelaksanaan Kartu Tani juga disampaikan PT Pupuk Indonesia melalui Direktur Pemasarannya, Gusrizal.

“Pupuk Indonesia sangat mendukung Kartu Tani. Sebab, Kartu Tani bermanfaat buat petani dan juga buat Pupuk Indonesia. Karena, memudahkan ketepatan sasaran penerima, mudah pertanggungjawabannya, penagihan lebih singkat. Makanya Kita mendukung program kartu tani,” terang Gusrizal.

Ditambahkannya, Kartu Tani juga menyambungkan pabrik pupuk dengan petani. Karena Kartu Tani melengkapi link yang akan menghubungkan kios lansgung dengan petani.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

9 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

9 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

19 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

19 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

23 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

1 hari yang lalu