POLITIK

KPU Bakal Larang Cakada Bawa Massa Saat Daftar

MONITOR, Jakarta – Seluruh bakal calon atau kandidat kepala daerah di Pilkada Serentak 2020 akan dilarang membawa massa saat melakukan pendaftaran di kantor KPU provinsi maupun kabupaten/kota, mengingat masa pandemi COVID-19 masih berlangsung.

“Pada saat bakal pasangan calon kepala daerah mendaftar, biasanya diikuti para pendukung calonnya ikut hadir, maka kami akan larang itu. Pendaftaran hanya dilakukan pasangan calon dan staf yang membantu membawa dokumen pendaftarannya ke KPU,” ungkap Ketua KPU RI, Arief Budiman, di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Arief mengatakan bahwa untuk menghadapi tahapan pendaftaran, KPU di daerah bisa menggelar simulasi guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendaftaran serta bisa mengevaluasi mana yang kurang atau yang perlu dilengkapi, sebab pilkada tahun ini berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya.

Simulasi itu, menurut Arief, untuk menunjukkan serta mengenalkan aturan pelaksanaan pemungutan suara, sehingga bisa menjadi sarana sosialisasi yang membuat masyarakat tidak merasa khawatir apalagi takut saat datang ke tempat pemungutan suara, maupun ke kantor KPU setempat.

Arief menyampaikan, seluruh tahapan Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar nanti, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan secara ketat agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu bisa berjalan aman dan lancar meski di masa pandemi.

“Tentu ada beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Selain simulasi pendaftaran, simulasi di TPS juga mesti dilakukan, agar bisa mengatur pemilih dan antriannya, mudah-mudahan semua bisa mematuhinya,” ujarnya.

“Beberapa kelemahan dan kekurangan akan diperbaiki. Nah ini juga simulasi TPS (Tempat Pemungutan Suara), pemilih sejak tanggal itu, kita sudah atur antriannya mudah-mudahan semua bisa mematuhi,” kata Arief menambahkan.

Recent Posts

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

12 jam yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

13 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

13 jam yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

1 hari yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

1 hari yang lalu

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

1 hari yang lalu