POLITIK

Anis Matta Desak Pemerintah Buat Kebijakan Tepat Dalam Menangani Covid-19

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman ke masyarakat.

“Orang sampai pada tingkat frustasi. Kita lockdown mulai pada bulan Maret. Orang frustasi. Ada efek spasial, efek luar. Kalau rumah Anda misalnya kecil, Anda berada terus di situ kebayang tidak,” kata Anis Matta melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

Ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini, menurut dia dipertanyakan, karena grafik laju penyebaran virus corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda.

Apalagi terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 setelah pemerintah mengumumkan penerapan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Melihat kasus tersebut ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat semakin kurang patuh akan protokol kesehatan sehingga membuat kasus positif baru terus melonjak.

Satu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang kurang percaya bahwa Covid-19 itu membahayakan jiwa. Bahkan tak sedikit masyarakat yang beranggapan jika virus Corona tidak benar-benar ada.

Terkait hal ini, Anis Matta menilai diperlukan kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat. Sehingga pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari maupun ekonominya berjalan aman.

Artinya, kebijakan yang diberikan jangan memberikan pilihan seperti buah simalakama (serba salah), karena ujungnya sama-sama mati. Supaya pemerintah tidak salah, ia menilai diperlukan klaster scientist untuk menemukan solusi.

Anis Matta menilai masyarakat telah sampai pada tingkat frustasi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana masyarakat diharuskan berkegiatan dari rumah.

“Misalnya dalam biaya listrik naik, atau penggunaan data internet naik. Makanya saya bilang, orang sampai tingkat frustasi karena orang tidak dikasih peta jalan,” ucapnya.

“Harus ada cara untuk menemukannya, jangan mempertentangkan antara pergerakan publik dengan protokol kesehatan, kita mesti mencari jalan tengah. Itu tugas klaster tadi. Karena kalau harus memilih, tidak ada jalan yang bagus,” pungkasnya.

Recent Posts

Dukung Generasi Emas Sepak Bola, Dragon Warriors Football Academy Hadir di Sawangan Depok

MONITOR, Depok — Menyambut gairah pembinaan sepak bola usia dini yang didorong oleh PSSI, komunitas…

1 jam yang lalu

Kemnaker: Integrasi Data Lintas Instansi Tingkatkan Kualitas Layanan Ketenagakerjaan

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan…

7 jam yang lalu

Jasa Marga Gelar Roadster Rescue Competition 2026, Uji Kecepatan dan Ketepatan Petugas Tangani Kecelakaan Tol

MONITOR, Bogor – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Tollroad Operator…

7 jam yang lalu

Rp4,1 Triliun BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Segera Cair, Ini Jadwal Pengajuannya

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mulai memproses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah…

1 hari yang lalu

Menteri UMKM Dorong APPI Perkuat Pasar Produk Dalam Negeri

MONITOR, Cikarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia…

1 hari yang lalu

Kemnaker Transformasi Balai K3 Jadi Garda Terdepan Pencegahan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Bandung – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mentransformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di…

1 hari yang lalu