POLITIK

Anis Matta Desak Pemerintah Buat Kebijakan Tepat Dalam Menangani Covid-19

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat, sehingga memberikan rasa aman ke masyarakat.

“Orang sampai pada tingkat frustasi. Kita lockdown mulai pada bulan Maret. Orang frustasi. Ada efek spasial, efek luar. Kalau rumah Anda misalnya kecil, Anda berada terus di situ kebayang tidak,” kata Anis Matta melalui keterangan tertulis, Sabtu (22/8).

Ketaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan saat ini, menurut dia dipertanyakan, karena grafik laju penyebaran virus corona (Covid-19) yang tak kunjung mereda.

Apalagi terjadi lonjakan pasien positif Covid-19 setelah pemerintah mengumumkan penerapan new normal atau Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Melihat kasus tersebut ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat semakin kurang patuh akan protokol kesehatan sehingga membuat kasus positif baru terus melonjak.

Satu diantaranya adalah masih banyak masyarakat yang kurang percaya bahwa Covid-19 itu membahayakan jiwa. Bahkan tak sedikit masyarakat yang beranggapan jika virus Corona tidak benar-benar ada.

Terkait hal ini, Anis Matta menilai diperlukan kebijakan yang dapat menggabungkan antara protokol kesehatan dengan pergerakan masyarakat. Sehingga pergerakan masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-sehari maupun ekonominya berjalan aman.

Artinya, kebijakan yang diberikan jangan memberikan pilihan seperti buah simalakama (serba salah), karena ujungnya sama-sama mati. Supaya pemerintah tidak salah, ia menilai diperlukan klaster scientist untuk menemukan solusi.

Anis Matta menilai masyarakat telah sampai pada tingkat frustasi menghadapi pandemi Covid-19 ini. Hal itu disebabkan pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di mana masyarakat diharuskan berkegiatan dari rumah.

“Misalnya dalam biaya listrik naik, atau penggunaan data internet naik. Makanya saya bilang, orang sampai tingkat frustasi karena orang tidak dikasih peta jalan,” ucapnya.

“Harus ada cara untuk menemukannya, jangan mempertentangkan antara pergerakan publik dengan protokol kesehatan, kita mesti mencari jalan tengah. Itu tugas klaster tadi. Karena kalau harus memilih, tidak ada jalan yang bagus,” pungkasnya.

Recent Posts

Ramai Polemik Guru Honorer Berakhir Pada 2026, Legislator Usul Solusi Penyelesaian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin menyoroti ramainya polemik…

1 jam yang lalu

Legislator Minta Penanganan Polemik Nobar Film di Ternate Kedepankan Dialog

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyoroti pembubaran…

2 jam yang lalu

Fahri Hamzah Sebut Tata Kelola Haji Era Prabowo Mulai Naik Kelas

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI sekaligus Wakil Ketua Umum…

5 jam yang lalu

Kemnaker Fokuskan Empat Pilar Strategis Ketenagakerjaan 2026 Hadapi Transformasi Dunia Kerja

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam memperkuat transformasi…

6 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Pelindungan Jemaah dari Haji Nonprosedural, Imbau Jaga Kesehatan Jelang Puncak Haji 1447 H

MONITOR, Makkah — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelindungan…

7 jam yang lalu

Ekspansi Bisnis, Bos Plafon Indofon Adit Setiawan Gebrak Industri Wisata Religi lewat Romani Travel

MONITOR, Yogyakarta – Kesuksesan menguasai pasar manufaktur plafon PVC di Indonesia tidak membuat langkah Adit Setiawan…

17 jam yang lalu