POLITIK

Saatnya Kaum Muda yang Diusung di Pilpres 2024

MONITOR, Padang – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai bahwa sudah saatnya kandidat muda yang diusung pada Pilpres 2024 mendatang, karena saat ini hampir sebagian besar ketua umum partai besar di Tanah Air sudah berusia lanjut.

“Pada 2024 Jokowi sudah dua periode dan secara konstitusi sudah tidak bisa maju lagi, sementara ketua partai-partai besar sudah berumur,” ungkap Ketua DPP PKS Wilayah Daerah Sumatera Bagian Utara, Tifatul Sembiring, di Padang, Minggu (9/8/2020).

Menurut Tifatul, pada 2024 nanti, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati sudah mendekati usia 80 tahun, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga sudah lebih 70 tahun, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Tifatul melihat, hingga saat ini belum ada kandidat yang benar-benar kuat dan masih simpang siur.

“Memang ada nama Anies Baswedan namun diserang terus secara politik, ada pula Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil, kalau Agus Harimurti Yudhoyono malah terlalu muda, kalau di Sumbar ada Irwan Prayitno yang sudah profesor,” ujarnya.

Terkait dengan mekanisme pencalonan, Tifatul mengatakan, pada pasal 6 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan partai politik dan gabungan partai politik berhak mengusung calon presiden dan wakil presiden. Artinya, menurut Tifatul, semua partai politik bisa mengajukan calonnya masing-masing.

“Jadi secara aturan tidak ada syarat 20 persen di sana, itu hanya strategi partai besar saja agar partai kecil tidak bisa mencalonkan kandidatnya,” katanya.

Tifatul menilai, penyederhanaan jumlah kandidat pilpres di Indonesia belum cocok, karena Indonesia luas, ada 17 ribu pulau, 800 lebih suku dan bahasa yang beragam.

“Ini belajar dari Pilpres 2019, Indonesia terbelah begitu keras karena hanya ada dua pasang calon,” ungkapnya.

Tifatul menyampaikan, kendati saat ini masih 2020, tapi pembahasan soal Pilpres 2024 sudah harus dimulai karena empat tahun itu sebentar.

“Masa itu amat cepat berlalu, saya saja jadi Menteri Kominfo lima tahun rasanya sebentar saja,” ujarnya.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

9 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

9 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

19 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

19 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

23 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

1 hari yang lalu