HUKUM

Ditjen AHU Kemenkumham bahas Implementasi Rapermen Balai Harta Peninggalan

MONITOR, Jakarta – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) akan melakukan review tiga rancangan termasuk dalam pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan (BHP) yang berkolaborasi dengan pengadilan dan instansi lain. Hal ini juga disebut sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan bahwa pada saat audit kinerja BHP perlu adanya landasan Peraturan menteri (Permen) dalam tatakelola hukum BHP. 

“Dengan adanya Rancangan peraturan menteri (Rapermen) ini, BHP akan mempunyai dasar hukum dan SOP dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat,” kata Sesditjen AHU, M Aliamsyah dikutip dari portal.ahu.go.id Selasa (20/7/20). 

Ali menambahkan, ada beberapa hal yang akan menjadi fokus pembahasan dalam konsinyering ini, menurutnya penyusunan tiga Rapermen tentang Perwalian dan Pengampuan, Pendaftaran Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dan Penatausahaan Uang Pailit pada BHP menjadi hal yang krusial untuk dibahas bersama. 

“Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir isu-isu aktual saat ini, restrukturisasi organisasi dan tata kerja, serta perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BHP untuk dilakukan penyempurnaan SOP serta regulasinya” tambah Ali. 

Sementara itu, Dhahana Direktur Perancang, Direktorat Peraturan Perundang Undangan mengatakan untuk mereview tiga rancangan menurutnya perlu diperhatikan poin – poin yang akan dimasukkan kedalam pasal  dalam rangka percepatan rancangan permen. 

“Perlu kita perhatikan, apa saja poin yang penting dan harus dimasukkan dalam pasal” ucapnya.   

Menurutnya, ada hal-hal yang lingkup kegiatannya tidak bisa hanya diatur dengan permenkumham saja. Maka sambung Dia, perlu strategi termasuk pada saat perpres ditandatangain oleh presiden, rencananya, substansi akan dibawa menjadi pembuatan Rancangan Undang -Undang (RUU). 

“Ada tiga Rapermen yang akan dibahas di forum konsinyering ini, walapun tidak selesai pada saat ini, namun kita berharap tim kecil bisa menyelesaikan terkait rumusan, Redaksional” tambahnya. 

Dia berharap rancangan yang akan dibahas setidaknya bisa linear dengan rancangan perpres yang sedang disusun dan diharapkan tahun ini sudah bisa selesai.

Recent Posts

Raih Akreditasi Unggul, Magister Psikologi UIN Jakarta Perkuat Posisi Institusi Berdaya Saing Global

MONITOR, Ciputat - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali mencatatkan capaian akademik membanggakan melalui keberhasilan Program…

4 jam yang lalu

Bimtek Pengolahan Sampah Pusat PVTPP Kementan ubah Limbah jadi Cuan

MONITOR, Bogor - Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian…

6 jam yang lalu

UTBK 2026 Masih Diwarnai Banyak Kecurangan, Puan Dorong Adaptasi Sistem dan Teknologi Pengawasan

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti masih banyaknya kecurangan dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi…

7 jam yang lalu

DWP Kementerian UMKM Apresiasi Perempuan Tangguh Lintas Profesi

MONITOR, Jakarta – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian UMKM memberikan apresiasi kepada perempuan tangguh dari berbagai…

7 jam yang lalu

Oktober 2026, Forum Antaragama G20 dan MHM Gelar KTT 2026 di Amerika Serikat

MONITOR, Jakarta - Asosiasi Forum Antar Agama G20 (IF20) bersama Majelis Hukama Muslimin (MHM) akan mengadakan…

20 jam yang lalu

Pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta: Lompatan Peradaban Menata Ulang Arah Keilmuan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif…

23 jam yang lalu