POLITIK

Fahri Hamzah Ingatkan Bahaya Rangkap Jabatan Menteri Berlatar Pengusaha

MONITOR, Jakarta – Ditengah upaya Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat sejumlah Komisaris dari kalangan pejabat TNI aktif, Polri, Kejaksaan, hingga BPK RI, banyak protes yang datang mengalir salah satunya dari Fahri Hamzah.

Politikus gaek sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia ini mengingatkan bahaya rangkap jabatan.

Fahri pun tampak menyinggung keputusan yang dilakukan Menteri BUMN, dimana menurutnya tak laik ketika seorang Menteri mencocokkan regulasi dengan kepentingan pribadinya.

“Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha,” kritik Fahri Hamzah dalam laman Twitternya, Kamis (16/7).

Berdasarkan data Ombudsman RI, diketahui saat ini ada sebanyak 27 orang Komisaris BUMN yang diangkat Erick Thohir dari kalangan TNI aktif, 13 orang dari Polri, 12 orang dari Kejaksaan, 10 orang dari BIN, dan 6 orang dari BPK.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

5 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

10 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

10 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

10 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

10 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

10 jam yang lalu