Kritik Kebijakan New Normal, Fadli Zon: Ini Mencemaskan

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku cemas dengan kebijakan pemerintah untuk mengizinkan 102 wilayah kabupaten/ kota untuk menerapkan New Normal. Dimana, kebijakan ini telah mendapatkan persetujuan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Fadli Zon beralasan, sebagian besar wilayah di Indonesia masih berada pada zona merah pandemi Covid-19. Bahkan dikatakan dia, hingga kini Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda menuju kehidupan normal.

“Kebijakan ini sangat mencemaskan, karena secara epidemiologis Indonesia sebenarnya masih berada dalam zona merah pandemi. Belum terlihat tanda-tanda ‘kenormalan’, yang terlihat justru ketidakjelasan seperti berjalan di tengah kegelapan,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya, yang dilansir MONITOR.

Mengenai kebijakan ini, Ketua BKSAP DPR ini menilai otorisasi dan organisasi pengambilan keputusan tersebut kacau. Sebab pandemi ini oleh Pemerintah telah ditetapkan sebagai bencana nasional, dimana strategi yang dipilih untuk mengatasinya adalah PSBB.

Sementara itu, kata Fadli Zon, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020, penetapan PSBB ini kewenangannya dipegang oleh Kementerian Kesehatan. Namun, otorisasi ‘New Normal’, yang dalam praktiknya bisa disebut sebagai bentuk pelonggaran terhadap PSBB.

“Alih-alih dikembalikan ke Kementerian Kesehatan, malah dipegang oleh Gugus Tugas. Ini membuat organisasi pengambilan keputusan jadi tak jelas,” kritiknya.