MONITOR, Jakarta – Masa status Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta akan segera berakhir pada 4 Juni 2020 esok. Namun kabar yang beredar menyebutkan, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal memperpanjang status PSBB.
Terkait isu perpanjangan PSBB ini, Fraksi Golkar DPRD DKI pun angkat suara dan menyatakan tidak sepakat jika PSBB di Ibu Kota harus diperpanjang.
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, mengatakan pihaknya lebih setuju kalau Pemprov DKI menjalankan new normal ketimbang harus memperpanjang PSBB.
“Saya melihat dari kondisi ekonomi masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena Pemprov DKI harus berani mulai menerapkan new normal ketimbang memperpanjang PSBB,” ujar Baco kepada wartawan, Rabu (3/6).
Menurut Baco, kalau Pemprov DKI benar jadi memperpanjang status PSBB maka, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta harus punya komitmen untuk mengatasi persoalan ekonomi warganya.
“Kalau PSBB jadi diperpanjang, Pak Anies harus komit, semua warga Jakarta harus kebagian bantuan sosial (bansos). Tidak boleh ada lagi ribut-ribut warga soal tak dapat bansos. Jangan ada lagi alasan ada salah data,” tegas Baco.
Tak hanya itu, Baco pun meminta Anies agar tegas dalam menjalankan PSBB. Karena pihaknya melihat masih banyak warga Jakarta yang melanggar PSBB.
“Coba anda lihat, katanya PSBB, tapi kendaraan sudah banyak berlalu lintas, bahkan di beberapa titik di wilayah Jakarta sudah macet. Jadi memang komitmen Anies menjalankan PSBB ini harus jelas. Percuma PSBB diperpanjang. Hukum tidak jalan ekonomi makin ambruk,” pungkasnya.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan rencananya akan mengumumkan apakah PSBB di Jakarta diperpanjang atau tidak. Namun mendadak Anies membatalkan. Rencana pengumuman tersebut akan dilakukan Anies besok, Kamis (4/6).
