MONITOR, Jakarta – Rencana pemberlakuan new normal di Ibu Kota mendapat perhatian serius dari kalangan DPRD DKI Jakarta. Tak sedikit dari anggota dewan di Kompleks Kebon Sirih ini menyatakan bahwa Jakarta belum pantas menerapkan new normal
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum tepat menerapkan sistem New Normal, mengingat Pemprov DKI dalam dua minggu terakhir, belum melakukan tes Covid-19 secara massal.
“Jangan buru-buru. Saya khawatir kalau dipaksakan nantinya bisa jadi bom waktu,” tegas Yani dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5)
Yani menjelaskan, tingkat kedisiplinan masyarakat saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih rendah, walaupun telah dilakukan sosialisasi secara masif. Sedangkan, sosialisasi terkait new normal masih sangat kurang.
“Masyarakat belum disiplin dalam mematuhi aturan PSBB, di lain pihak sosialisasi new normal belum gencar,” terangnya.
Disisi lain kata Yani, pihaknya sangat memahami kesulitan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini, salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Tapi, tetap keselamatan jiwa masyarakat justru yang harus lebih diutamakan.
“Kalau masyarakat ditanya, jawabannya pasti mau kerja lagi, cari nafkah lagi buat keluarga. Tapi pemerintah DKI punya hitung-hitungan risikonya. Saya hanya mengingatkan, dampaknya akan luar biasa jika wabah di DKI jadi tidak terkendali,” pungkasnya.
