Categories: BERITAHUKUM

Keluarga ABK WNI Tak Tahu Jasad Anaknya Dilarung, Fadli Zon: Harus Dituntut!

MONITOR, Jakarta – Keluarga ABK WNI yang berkerja di kapal berbendera China yang jenazahnya dilarung ke laut, belum lama ini menuntut agar perusahaan kapal bertanggung jawab. Ari, salah satu diantara tiga ABK yang meninggal dunia dan jasadnya dilarung ke laut, di mata keluarganya hanya diketahui sedang menjalani kontrak kerja selama dua tahun.

Pihak keluarga bahkan mengaku selama korban bekerja dengan kapal penangkap ikan itu, orangtua tidak bisa berkomunikasi lebih dari 14 bulan.

Terkait hal ini, Ketua BKSAP DPR Fadli Zon teriris dan tidak menyangka komunikasi dengan pihak keluarga terputus.

Ia menilai praktik perbudakan manusia jelas terjadi di kapal penangkap ikan China itu. Oleh karena itu, Fadli Zon meminta agar kasus tersebut diusut tuntas dan dituntut ke ranaha hukum.

“Jelas sekali terjadi ‘perbudakan’ di kapal tersebut. Harus diusut dan dituntut. Ternyata komunikasi dengan keluarga pun putus, bagaimana mau ada izin melarung jenazah,” tandas Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, Sabtu (9/5).

Recent Posts

Kemendag Buka Pendaftaran GDI 2026 di IFEX, Dorong Desain Furnitur Global

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perdagangan membuka gerai (booth) Indonesia Design Development  Center (IDDC) 2026 di…

2 jam yang lalu

Wamenag Apresiasi Pesantren Kilat Vokasi untuk Pramuka se-Jabodetabek

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi pesantren Kilat Ramadan, bagi Pramuka…

4 jam yang lalu

Kampus Desa Mendunia, UIN Saizu Kini Miliki Mahasiswa dari 28 Negara

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara”. Acara ini berlangsung…

8 jam yang lalu

Sengketa Sawit, Indonesia Minta Izin WTO Bekukan Kewajiban ke Uni Eropa

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan mengajukan permintaan penangguhan konsesi atau  kewajiban lainnya yang ditujukan…

13 jam yang lalu

DPR: Kesepakatan Dagang Indonasia-Amerika Harus Beri Manfaat Seimbang

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menilai rencana kesepakatan persetujuan…

16 jam yang lalu

Kemenhaj Perkuat Ekosistem Ekonomi Haji, Libatkan UMKM

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi…

18 jam yang lalu