MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Ma’azat, menilai akar permasalahan pelarangan mudik hingga pelaksanaan PSBB tidak berjalan efektif, lantaran ketidakcermatan pemerintah sejak awal penanganan Covid-19.
Pemerintah, sambung dia, terlihat kebingungan dan selalu salah dalam implementasi, karena lemahnya persiapan dari segala hal.
“Apalagi data yang akurat tentang perhubungan yang jalur perlintasannya jelimet dan menghubungkan kepentingan semua pihak,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (1/5).
Menurut dia, wajar saja pemberlakuan PSBB menjadi longgar dan bisa dinegosiasi dengan diskresi petugas di lapangan. Seperti yang terjadi di lintas darat semua pertimbangan bisa di tiga instansi terkait mudik.
Padahal, kata dia, presiden dalam kebijakannya secara tegas melarang mudik.
“Hal ini menimbulkan preseden bahwa ada ketidak adilan di sini, bahwasanya wong cilik yang sebenarnya sangat butuh mobilisasi untuk cari makan dan tidak mungkin WFH di larang untuk bepergian, karena persepsi bisnis dan izin khusus hanya untuk orang-orang kaya,” papar politikus PKS itu.
Sementara itu, imbuh dia, bila berbicara mengenai ketentuan aturan atau produk hukum, tidak ada yang sifatnya abu-abu.
“Semua hanya hitam dan putih, kalau dianalogikan kepada Permenhub ini maka inkonsistensinya berawal dari isinya yang tidak seharusnya di buat pada beleid di dalamnya,” sebut dia.
“Sehingga, implementasinya akan selalu salah dan tidak menemukan solusi di masyarakat,” tambahnya.
Oleh karena itu, ia mendesak presiden untuk turun ke bawah dengarkan segala keluhan dan liat implementasi kebijakan yang sifatnya setengah hati ini.
“Jangan hanya mendengarkan bisikan para pembantunya yang juga salah membuat aturan, jangan membuat rakyat sengsara lagi dari tekanan mental kebijakan yang gagu in,” ketus legislator asal Riau ini.
“Cukup Covid 19 ini yang membuat masyarakat takut dan bingung,” tandasnya.
