Politikus PKS Desak Pemerintah Benahi Sistem Koordinasi Bansos Covid-19

MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menilai bahwa presiden bersama jajarannya dipemerintahan terbukti tidak siap dalam menghadapi wabah Covid-19. Pasalnya, sambung dia, banyak kebijakan pemerintah yang tidak dipikirkan secara matang sehingga tumpang tindih dan memperkeruh keadaan.

Selain itu, ia menilai sikap presiden hanya terkesan pencitraan melalui bantuan, dan meremehkan keselamatan rakyat.

“Pemerintahan Jokowi Periode 2 ini masih saja seperti yang dahulu lemah dan plin plan. Hal ini terlihat sekali saat wabah Covid-19 ini melanda negara ini. Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (29/4).

“Sering berubah-ubah dan banyak menyebabkan berbenturan yang membingungkan daerah dalam bekerja. Jadi, implementasinya nol hanya menjadi Pencitraan Bantuan oleh Presiden dan mengenyampingkan keselamatan rakyat,” tambahnya.

Dikatakan dia, setidaknya ada empat stakeholder yang berkaitan erat dengan penanganan Corona ini yaitu, Kementrian Keuangan, Kemendagri, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Sosial.

Efek dari ketidaksinkronan itu, imbuhnya, membangkitkan konflik sosial di lapisan bawah saat ini. Hal itu dapat ditandai dengan berbagai penolakan yang dilakukan oleh kepala desa hingga ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang telah ditetapkan.

“Saya mendapat banyak laporan, mulai Bupati, Kades hingga Ketua RT atau RW tidak berani menjalankan beberapa instruksi pemerintah pusat. Ada yang takut masyarakat kecewa, ada juga yang takut akan kena masalah pasca Covid-19,” papar legislator muda tersebut

“Akhirnya, mereka hanya diam dan menunggu. Dan akibatnya penanganan Covid-19 makin susah dan korban (terus) berjatuhan,” tambahnya.

Oleh karena itu, Syahrul meminta agar pemerintah mengevaluasi cara kerjanya dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, harus ada sinkronisasi menyeluruh atas semua kebijakan. Jangan sampai, ada yang tumpang tindih dan menyulitkan pemerintahan daerah.

“Sebenarnya penanganan pandemi ini tidak terlalu sulit asalkan arahan dan jalur koordinasinya bagus. Jangan sampai membuat bingung pemerintahan di daerah dengan beleid (kebijakan),” sebut Syahrul.

“Karena Segala wanprestasi Presiden dari pencitraanya pasti mereka yang menanggung. SO STOP Pencitraan Bantuan Mr.President,” tandas legislator daerah pemilihan (Dapil) Riau II itu.