PARLEMEN

Baleg Sepakat Bentuk Panja Omnibus Law Cipta Kerja

MONITOR, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah sepakat pembahasan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dilanjutkan dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja). Hal ini disampaikan Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (15/4).

Ia mengatakan, dalam pembentukan Panja diharapkan setiap fraksi mengirimkan anggotanya sebagai perwakilan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

“Saya yakin semua fraksi mengirimkan nama, jika ada fraksi yang tidak mengirimkan nama, itu menjadi hak masing-masing fraksi,” kata Supratman.

Politikus Gerindra ini memaparkan, Panja nantinya terdiri dari 35 anggota dan lima orang pimpinan. Di mana, imbuh dia, Panja akan membuka ruang partisipasi publik untuk memberikan saran dan masukan terhadap RUU tersebut.

Dalam rapat kerja dengan pemerintah, ucapnya, dua fraksi menolak untuk pembahasan RUU Cipta Kerja pada situasi pandemi virus corona atau covid-19.

Fraksi Demokrat, yang diwakilkan Hinca Panjaitan mengatakan, pada saat inj sebaiknya semua pihak untuk fokus penanganan virus covid-19 terlebih dahulu, bukan membahas RUU Cipta Kerja.

“Oleh karena itu, Fraksi Demokrat meminta pimpinan (Baleg) untuk menunda saja dulu ini, kita fokus pada penanganan masalah di lapangan yang menyentuh masyarakat banyak,” sebut Hinca.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Baleg DPR Adang Daradjatun dari Fraksi PKS menyebut, pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan saat ini, maka masyarakat akan menilai pemerintah dan DPR tidak memiliki empati serta menanfaatkan situasi pandemi virus covid-19.

“Jadi kami Fraksi PKS keberatan membahas RUU Cipta Kerja dan meminta penundaan pembahasannya, hingga Presiden secara resmi mengumumkan wabah covid-19 telah berakhir,” tutup Adang.

Recent Posts

Imlek 2026, Ketua HKTI Lumajang Gaungkan Toleransi dan Harmoni Jelang Ramadhan

MONITOR, Lumajang - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Muhammad…

5 jam yang lalu

DPR Dukung Hasil Sidang Isbat 1 Ramadan Jatuh pada 19 Februari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa keputusan Sidang Isbat yang…

6 jam yang lalu

Optimalkan Skema Murur dan Tanazul, Pemerintah Perketat Haji Ramah Lansia

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk melindungi jemaah…

7 jam yang lalu

Beda Awal Ramadan 1447 H, MUI Ajak Umat Saling Menghormati

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, KH. Anwar Iskandar, mengungkapkan, perbedaan dalam penentuan…

9 jam yang lalu

Satgas Kuala TNI-Jhonlin Bergerak Cepat, Atasi Sedimentasi Aceh Tamiang

MONITOR, Jakarta - Satgas Kuala TNI–Jhonlin terus menunjukkan kinerja nyata dalam penanganan sedimentasi di Muara…

16 jam yang lalu

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan 1447 H Jatuh Kamis 19 Februari 2026

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menetapkan awal Ramadhan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026.…

19 jam yang lalu