MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Najih Prastiyo, mengaku kecewa terhadap langkah yang ditempuh Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan, Andi Taufan Garuda Putra, terkait surat edaran yang tertuju kepada para camat di seluruh Indonesia.
Surat tersebut menjelaskan terkait Relawan Desa Lawan Covid-19 telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) untuk menjalankan program dari Kemendes PDT tersebut di daerah Jawa, Sulawesi dan Sumatera. Sementara Andi diketahui merupakan pendiri sekaligus CEO dari Amartha.
Menurut Najih, surat yang dilayangkan menggunakan kop sekretariat kabinet mengindikasikan Staf Khusus Presiden Milenial tersebut memanfaatkan posisi dan jabatannya di pemerintahan untuk mencari keuntungan di tengah merebaknya wabah Covid-19.
Sebagai representasi dari anak muda, kata Najih, Andi Taufan seharusnya lebih banyak berkontribusi untuk rakyat, daripada sekedar mencari keuntungan dengan memanfaatkan jabatannya di pemerintahan. Apalagi posisinya membidangi Ekonomi dan Keuangan yang tentu sangat besar perannya dalam kondisi Covid-19 saat ini.
“Dia (Andi Putra) ini Staf Khusus Presiden milenial, membawa harapan para milenial di negeri ini. Tapi langkah yang ditempuh saat ini kesaannya seakan mau memanfaatkan keadaan Covid-19 ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi melalui Fintech yang didirikannya (Amartha)”, ujar Najih dalam keterangannya, Selasa (14/4).
Najih menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai Stafsus Presiden, surat yang dikirim oleh Andi Putra kepada pemerintahan tingkat kecamatan tersebut sarat akan kepentingan dan dinilai tidak etis. Dilihat dari sisi manapun, menurutnya jalur komunikasi yang dibentuk tidak melalui mekanisme yang benar.
Surat edaran yang ditandatangani Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra
Ditambah lagi, isi surat yang menekankan bahwa Pembentukan Relawan Desa Covid-19 yang diinisiasi Kemendes-PDT ini telah mendapatkan komitmen dari perusahaan fintech yang dibentuknya (Amartha), dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Najih melihat hal ini sebagai upaya memanfaatkan jabatan yang dimiliki guna mencapai keuntungan pribadi.
“Andi Taufan sebagai stafsus presiden nampaknya tidak paham akan birokrasi dengan langsung menyurati tingkat kecamatan untuk hal yang terlalu teknis, memberikan penekanan kerjasama untuk pembentukan relawan Covid-19 desa dengan perusahaan fintech miliknya. Akhirnya kami bertanya, dia ini berbicara kapasitasnya sebagai CEO Amarta, atau stafsus presiden? Tarikan kepentingannya terlalu kuat,” ungkap Najih.
Lebih lanjut, Najih menyatakan IMM akan terus melakukan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, terutama mengenai langkah yang diambil dalam menghadapi situasi siaga bencana nasional Covid-19 ini. Ia menegaskan, jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kondisi krisis akibat Covid-19 untuk mencari keuntungan pribadi.
“Tetap akan kita kontrol dan mengikuti perkembangannya. Kita semua sama berbuat untuk bangsa Indonesia,” pungkasnya.
