BERITA

KPU Depok Nonaktifkan PPK dan Sekretariat PPK

MONITOR, Depok – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok secara resmi menonaktifkan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK se-Kota Depok pada penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Depok, 23 September 2020 mendatang.

Hal ini berdasarkan surat KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/0 1/KPU/III/2020 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Ketua KPU Kota Depok, Nana Shobarna, mengatakan penonaktifan PPK dan Sekretariat PPK merupakan instruksi KPU RI.

Dimana, dalam surat tersebut tertuang beberapa intruksi untuk menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK dan PPS.

“Sesuai petunjuk KPU RI, untuk menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh PPK Penyelenggara Pemilihan tahun 2020, sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut,” kata Nana, Sabtu (28/3).

Untuk itu, pihaknya berharap kepada PPK agar dapat memahami penonaktifan sementara tersebut, dengan tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara serta tetap membangun komunikasi yang baik sambil menunggu perubahan tahapan.

Nana juga berpesan agar seluruh anggota PPK menjadi pelopor di masyarakat dalam gerakan melawan penyebaran Covid-19.

“Saya sangat berharap rekan-rekan anggota PPK dalam kondisi seperti saat ini dapat ikut mengedukasi masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19 di wilayahnya masing-masing, selain itu tentu tetap menguatkan doa kepada Allah SWT agar kota tercinta kita cepat segera selesai dari musibah yang sedang melanda,” pungkasnya.

Recent Posts

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

29 detik yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

30 menit yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

4 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

5 jam yang lalu

13.600 Siswa SD Ikuti Asesmen Nasional Literasi Dasar Beragama 2025

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 13.600 dari 16.376.085 siswa muslim Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia…

6 jam yang lalu

Kemenag Kolaborasi dengan LPDP Gelar Penguatan Moderasi Beragama di Empat PTK

MONITOR, Jakarta - Kementerian agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat…

7 jam yang lalu