MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengkarantina 49 pekerja asal China yang masuk ke Sulawesi Utara (Sultra).
Tentunya, tindakan ketat untuk memeriksa pekerja asing yang masuk ke Indonesia menjadi sangat penting.
“Terlebih mereka berasal dari China, lokasi bermulanya penyebaran virus Corona, tentu sangat wajar jika perlu ada karantina setiba di Indonesia. Bukan kita rasis, tapi ini prosedur internasional yang mengaku pada regulasi WHO,” kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3).
Menurut dia, meski dari dokumen yang tersiar, mereka telah dikarantina selama 14 hari Thailand. Tapi, ada baiknya mereka melakukan proses yang sama di Indonesia.
“Untuk mengurangi kemungkinan buruk penyebaran virus corona,” ucapnya.
Pria yang akrab disapa Gus Nabil itu, juga mengatakan bahwa pemerintah juga penting untuk verifikasi dokumen kerja para TKA China.
“Saya percaya proses sudah sesuai dengan baik, tapi perlu ada verifikasi ulang di tengah perhatian publik terhadap persebaran virus corona. Jangan sampai, ini melonggarkan proses verifikasi data untuk dokumen-dokumen ketenagakerjaan,” ucap politikus PDI Perjuangan itu.
Dalam kesempatan itu, ia pun menghimbau warga Kendari dan sekitarnya untuk tidak panik dan khawatir. “Saya berharap warga Kendari dan sekitarnya untuk tetap fokus dan tidak perlu khawatir berlebihan,”ujarnya.
“Kami akan mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memeriksa kesehatan, dan bila perlu langkah selanjutnya karantina, sesuai dengan prosedur yang berlaku,” pungkasnya.
MONITOR, Makassar - Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau beberapa lokasi penanganan banjir yang melanda wilayah…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Reni Astuti mendesak Pemerintah untuk segera melakukan investigasi…
MONITOR, Jakarta - Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan lakukan panen raya serta serahkan bantuan sosial…
MONITOR, Jakarta - Peran negara dalam pemenuhan hak-hak konstitusional keagamaan warga negara memiliki dua pola…
MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian menyampaikan keprihatinan mendalam terkait maraknya peredaran pupuk palsu yang telah…
MONITOR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi melalui…