Anggota DPR dapil Kaltim dari Fraksi Demokrat Irwan (dok: Gatra)
MONITOR, Jakarta – Belum lama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan transportasi publik Kereta Rel Listrik (KRL)-2 atau rute Bogor-Depok-Jakarta Kota berisiko terkontaminasi virus Corona (Covid-19). Kabar ini mengejutkan banyak kalangan, salah satunya Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan.
Irwan mengatakan, seharusnya informasi terkait dengan kasus penanganan virus Corona disampaikan secara komprehensif oleh pemerintah pusat.
Menurut dia, penularan terkait dengan wabah Wuhan, China itu tidak hanya terfokus pada transportasi umum, seperti di KRL saja.
“Penularannya bukan hanya melalui KRL, tapi bisa melalui perantara yang lain juga, di RS, Bandara, pusat-pusat keramaian termasuk destinasi wisata,” kata Irwan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).
“Seharusnya, Presiden bisa langsung menyampaikan atau melalui menteri terkait, kan faktanya KRL bukan hanya di Jakarta? Terus dampaknya bagi penumpang terus nasib perusahaan KAI sendiri bagaimana? Ini kan harus menyeluruh membahasnya,” tambahnya.
Sementara itu, imbuh dia, kalau memang berdasarkan data yang susfect atau positif terjangkit Corona ada yang berasal dari penumpang KRL, maka harus sektor harus dilakukan pencegahan.
“Segera semua di terminal keberangkatan dan kedatangan disiapkan penanganan pencegahannya. Minimal disediakan perlengkapan dan alat pendeteksi dini serta ada tenaga medis yang cakap termasuk hand sanitizer dan masker gratis,” papar Ketua DPP Partai Demokrat itu.
Dalam kesempatannya, Irwan yang juga anggota Komisi V DPR ini menilai bahwa pemerintah dalam penanganan sejak awal cenderung lambat merespon isu global tersebut.
“Pemerintah justru lebih mementingkan isu dampak ekonominya dibanding keselamatan rakyat. Protokol penanganannya lambat dan tidak sempat tersosialisasikan dengan baik,” ujarnya.
“Alhasil, kepanikan dan kebingungan terjadi di masyarakat termasuk di pemerintah daerah,” pungkas anggota dewan dari Kalimantan Timur itu.
MONITOR, Jakarta – Ambisi mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi tinggi,…
MONITOR, Madinah — Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan kunjungan ke Saudi German…
MONITOR, Jakarta - Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kerja sama internasional guna mendukung transformasi industri…
MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan…
MONITOR, Madinah – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf mendorong…