BERITA

Ibu Kota Bakal Pindah, Dua Cawagub ini Setuju Jakarta Ditata Ulang

MONITOR, Jakarta – Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria setuju perlunya penataan ulang Jakarta setelah kota ini tidak lagi menjadi ibu kota.

Menurutnya, selama ini, banyak yang hanya berpikiran permasalahan yang ada di Jakarta dianggap selesai kalau ibukota dipindah. Walaupun secara fisik, bisa namun menurutnya kenyataannya problem Jakarta tetap harus diselesaikan secara holistik.

“Jakarta sekarang sudah menjadi miniatur Indonesia. Hampir pasti semua warga Jakarta yang harusnya pindah ke ibu kota baru, tapi enggan pindah dan masih mau di Jakarta. Jadi sebenarnya Jakarta tidak ada perubahan yang signifikan ketika ibu kota baru sudah siap,” sebut Cawagub yang akrab disapa Ariza ini dalam diskusi yang digelar Partai Demokrat Jakarta yang bertajuk “Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah” Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa (25/2)

Dikatakannya, dari sisi fasilitas kota Jakarta tetap lebih menarik perhatian dibandingkan Ibu Kota baru. Untuk itu sebagai cawagub, Riza sepakat perlunya tata ulang kawasan Jakarta. Ia sepakat bila Jakarta tetap pada kawasan ekonomi khususnya, yang memiliki kewenangan lebih untuk menata kota jauh lebih besar.

“Saya setuju harus ada ekonomi khusus. Jakarta harus bisa menyaingi Singapura, menjadi kota bisnis, kota riset, kota jasa dan kota wisata,” imbuhnya.

Ditempat yang sama cawagub DKI Jakarta dari PKS, Nurmansjah Lubis menilai selain tata ulang kota, Jakarta juga perlu dibranding ulang. Salah satu caranya, kata dia, dengan mewujudkan yang disebut Greater Jakarta.

Konsep Jakarta sebagai mantan ibu kota dilakukan dengan penataan secara besar besaran dan melibatkan kawasan sekitarnya. yakni Tangerang, Tangerang Selatan, Depok dan Bekasi menjadi Greater Jakarta.

“Mindset rebranding Jakarta perlu dilakukan pasca 2024 atau pasca ibu kota dipindah secara keseluruhan. Perbaikan infrastruktur, jasa dan pariwisata. Mau tak mau harus membuat proposal Jakarta Greater,” jelas cawagub yang akrab disapa Bang Ancah ini.

Ia menilai dengan menyatukan kawasan penyangga menjadi Greater Jakarta penyelesaian persoalan Jakarta akan disinkronkan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Bagaimana Depok Tangerang, Tangsel, Bekasi menyelesaikan persoalan kotanya secara bersama. Sebab kalau tidak begini, menurut dia akan sangat sulit menyelesaikan masalah Jakarta sendiri.

Akan tetapi dia menegaskan, walaupun wilayah itu masuk dalam Greater Jakarta, tetapi secara administrasi mereka tetap memiliki wilayah sendiri.

“Ini tanpa mengganggu wilayah administrasi mereka,” terangnya.

Dengan usulannya ini, Nurmansyah yakin, Jakarta bukan hanya mulai memperbaiki dan menata ulang dirinya sendiri, namun juga menyelesaikan problem di sekitar Jakarta yang sebenarnya ikut menyumbang persoalan di Jakarta.

“Jakarta saat ini sudah dalam capaian baik dalam hal transportasi, teknologi smart city, tapi kalau soal banjir belum ketemu. Padahal banyak langkah dilakukan pencegahan banjir. Ini harus dilakukan bersama daerah penyangga,” pungkasnya.

Recent Posts

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

13 jam yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

13 jam yang lalu

Unhan RI Kukuhkan Prof. Aris Sarjito sebagai Guru Besar, Tegaskan Keniscayaan Modernisasi Pertahanan

MONITOR, Bogor - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris…

19 jam yang lalu

Kementerian UMKM–SIPPO Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa ke Ghana

MONITOR, Semarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion…

21 jam yang lalu

Kemenhaj Pastikan Layanan Kesehatan 24 Jam di Madinah, Sistem Rujukan Rumah Sakit Siaga untuk Jemaah Haji 2026

MONITOR, Madinah — Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di…

21 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

23 jam yang lalu