MEGAPOLITAN

Disdik Depok Sambut Positif Program ‘Merdeka Belajar’

MONITOR, Depok – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok menyambut baik program Merdeka Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Gagasan tersebut dinilai sebagai langkah awal untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih baik.

Kepala Disdik Kota Depok, Mohammad Thamrin, salah satu pokok kebijakan dalam program Merdeka Belajar terkait Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD). Tahun ini, untuk ujian diserahkan kepada sekolah masing-masing.

“Pemahaman program Merdeka Belajar bukan berarti ujian dihapuskan. Terlebih untuk tingkat SD nantinya akan ada standardisasi oleh Disdik Kota Depok dengan memberikan kisi-kisinya kepada SD, dan memfasilitasi tenaga pendidik dalam menyusun soal-soal,” kata Thamrin seusai memaparkan materi dalam Forum Rencana Kerja (Renja) Disdik di Wisma Hijau, Cimanggis, Rabu (19/2)

Begitu juga untuk penilaian kelulusan, katanya, akan dinilai dari sejumlah aspek. Antara lain portofolio berupa penilaian terhadap karakter anak, prestasi non akademi, serta adapula penugasan, dan USBN itu sendiri.

Untuk kebijakan kedua pada Merdeka Belajar, lanjut dia, terkait pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk SMP Negeri dipastikan akan melakukannya dengan Berbasis Komputer (UNBK). Serta UN untuk SMP dipastikan tahun ini untuk yang terakhir kalinya.

“Menyikapi kebijakan Merdeka Belajar dari pusat, kami berupaya hati-hati sekali menerapkannya. Kami ingin meluruskan bahwa ujian tidak dihapus, namun seperti yang dijelaskan tadi SD dikembalikan ke sekolah masing-masing, SMP melaksanakan UN untuk yang terakhir kalinya,” ujarnya.

Sedangkan kebijakan lainnya, sambungnya, mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi. Awalnya memiliki bobot 90 persen, tahun sekarang menjadi 50 persen, lalu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

“Semoga dengan begini kualitas pendidikan di Kota Depok semakin lebih baik lagi,” katanya.

Recent Posts

Menteri UMKM: LAKSMI Tingkatkan Graduasi Ekonomi Pengusaha Mikro Inklusif

MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…

10 jam yang lalu

Menaker: Hakim Ad Hoc PHI Jaga Kepastian Hukum

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…

21 jam yang lalu

Guru Besar UIN Jakarta: Rekognisi Pesantren Perlu Diikuti Afirmasi Anggaran

MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…

21 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 hari yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

1 hari yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

1 hari yang lalu