POLITIK

Politisi Demokrat Sebut Partai Koalisi Jokowi Ikut Andil Lemahkan KPK

MONITOR, Jakarta – Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik tak terima bahwa keberadaan Dewan Pengawas atau Dewas akan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap, adanya Dewas dan revisi UU KPK justru cenderung melemahkan lembaga anti rasuah tersebut.

Sebelumnya, anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut bahwa posisi Dewas KPK untuk memperkuat KPK. Dia pun memaparkan kewenangan Dewas KPK untuk menahan laju pelemahan itu.

“Logika jungkir balik. Bila Dewan Pengawas dibuat untuk membatasi kewenangan KPK, yang dinilai Pemerintah dan Partai Koalisinya “asal geledah” dan “asal sadap”, maka kedudukan KPK dengan sendirinya lebih lemah dari Dewan Pengawas. Jadi siapa lemahkan KPK?” kata Rachland Nashidik, Jumat (24/1).

Fakta lain, kata Rachland, keanggotaan Dewas KPK dipilih oleh dan bertanggungjawab kepada Presiden. Dengan demikian, menurutnya UU baru KPK membuat KPK berkedudukan dua kali lebih lemah dari sebelumnya.

Rachland bahkan menyebut partai koalisi Jokowi saat Pilpres 2019 lalu memiliki peran dalam meloloskan UU tersebut, sehingga KPK menjadi lemah.

“Partai Politik melemahkan KPK? Ya, Partai koalisi Pak Jokowi yang loloskan UU ini,” pungkasnya.

Recent Posts

Karhutla di Aceh dan Sumut, Puan Tekankan Penanganan Bencana Harus Preventif

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana kebakaran hutan dan…

4 jam yang lalu

3 WNI Overstay Merampok di Jepang, DPR: Cerminan Pengawasan PMI Masih Banyak Lubangnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti kasus tiga Warga Negara Indonesia…

6 jam yang lalu

Panglima TNI Terima Kunjungan Kasad Singapura

MONITOR, Jakarta - Komitmen memperkuat kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Singapura kembali ditegaskan melalui…

8 jam yang lalu

Menteri PU Respon Cepat Banjir Jabodetabek, Kerahkan Pompa Mobile di 14 Titik

MONITOR, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespon cepat penanganan banjir dan tanah…

10 jam yang lalu

Banyak Kasus Intoleransi, DPR: Beribadah adalah Hak Konstitusional dan Dilindungi Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyoroti berbagai peristiwa intoleransi yang…

10 jam yang lalu

Kemendagri Siap Fasilitasi Integrasi Masjid, Termasuk dalam RPJMD

MONITOR, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk mendorong dan memfasilitasi penguatan peran…

12 jam yang lalu