PERTANIAN

Menatap 2020, Mentan Syahrul Sebarkan Optimisme dan Kolaborasi

MONITOR, Jakarta – Ujung tombak perekonomian nasional oleh Presiden Joko Widodo dititipkan pada empat kementerian, yaitu Pertanian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta kelautan dan Perikanan.

Menangapi hal itu, menjelang tahun 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kediamannya, di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 27 Desember 2019 menegaskan bahwa pertanian di tahun 2020 siap mewujudkan pertanian Indonesia yang lebih maju, mandiri dan modern.

“Pertanian memberikan solusi lapangan kerja. Landasan dasar perekonomian bangsa. Harapan bagi 267 jiwa warga Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pangannya,” kata Syahrul.

Lebih lanjut, mantan Gubernur SulawesiSelatan dua periode yang mendapatkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara kategori pembinaan ketahanan pangan dalam meningkatkan dan memberikan keteladanan untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan tahun 2011 mengatakan bahwa sektor pertanian juga bisa mengakselerasi akses dan segala upaya menurunkan angka kemiskinan.

“Oleh karena itu, pertanian harus menjadi kekuatan utuh, yang digerakkan oleh seluruh stakeholder dan menjadi gerakan masyarakat. Bukan sekedar tanggung jawab Pemerintah Pusat tapi juga Gubernur, Bupati, Camat, sampai Kepala Desa terlibat dan berperan aktif,” kata Syahrul

Menghadapi pergantian tahun yang berbilang hari, Mentan Syahrul menyampaikan bahwa stok beras bulan Januari, Februari dan Maret mencukupi karena pada bulan itu akan ada panen raya padi di beberapa sentra produksi.

“Cadangan beras kita harus hitung secara cermat dan baik, harus tersedia dan tdak boleh terlambat sedikitpun, dan jujur, ini menjadi pekerjaan berat bagi jajaran di Kementerian Pertanian,” ungkap Syahrul.

Mentan Syahrul juga mengatakan kemampuan melakukan mapping komoditas dan penanganan daerah rawan pangan di tahun 2020 akan terus ditingkatkan.

“Setidaknya ada 88 Kabupaten dan 946 Kecamatan yang sudah terdeteksi sebagai daerah rawan pangan. Kita berupaya setiap tahun, turun minilal 10 persen, sehingga daerah-daerah tersebut meningkat menjadi daerah rentang rawan sampai mandiri pangan. Tentu ini tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan. Tapi dengan optimisme, kerja keras dan semangat kolaborasi. Ini semua pasti bisa kita atasi,” pungkasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

2 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

3 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

5 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

5 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

5 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

18 jam yang lalu