UMKM

LPDB Siapkan 100 Miliar untuk Dukung Program OPOP

MONITOR, Jakarta – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Braman Setyo mengatakan pihaknya siap mendukung pengembangan program One Pesantren One Product (OPOP) di Tanah Air melalui pinjaman/pembiayaan dana bergulir. Bahkan alokasi dana bergulir yang disiapkan mencapai Rp 100 miliar.

“Jatim, Jateng, dan Jabar sudah mengembangan OPOP. Sekarang produk unggulannya apa di pesantren itu yang didorong supaya bisa berkembang dan sejajar dengan pelaku usaha lain,” kata Braman dalam acara FGD dengan tema “Inovasi Pondok Pesantren Menuju Era Revolusi Industri 4.0” di Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Diketahui program OPOP bertujuan untuk menciptakan kemandirian umat melalui para santri, masyarakat dan Pondok Pesantren itu sendiri, agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial dan juga untuk memacu pengembangan skill, teknologi produksi, distribusi, pemasaran melalui sebuah pendekatan inovatif dan strategis.

“Oleh karena itu, FGD ini bagus, karena bagaimana menciptakan transformasi yang dulu image ponpes itu hanya menciptakan santri-santri yang ahli di bidang agama, tapi sekarang sudah berbeda. Selain alumni pesantren bisa menjadi guru atau ustadz mereka juga harus dibekali dengan ilmu ekonomi,” ujar Braman.

Braman mengatakan tidak serta merta semua koperasi pondok pesantren (Kopontren) bisa mendapatkan akses pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

Salah satu Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Koperasi dan UKM ini tetap memberlakukan syarat dan ketentuan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya permasalahan di kemudian hari.

“Iya dana bergulir diarahkan ke sana. Nanti tentunya kelembagaannya akan dievaluasi, koperasinya harus 2 tahun, kemampuannya berapa, repayment capacity per bulannya berapa, kan harus dihitung. Ini harus disentuh dengan pembiayaan LPDB, sehingga target dari kami untuk pondok pesantren Rp 100 miliar,” papar Braman.

Menurut Braman, dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, Kopontren harus diarahkan untuk melakukan modernisasi dengan teknologi tinggi.

Modernisasi koperasi ini diperlukan agar pelayanan menjadi efisien dan lebih cepat. Braman mencontohkan dua Kopontren Jawa Barat yang sudah menggunakan teknologi, yakni Kopontren Fat-Hiyyah, dan Kopontren Al-Ittifaq.

Kopontren Fat-Hiyyah memiliki program warung UKM bagi anggotanya berupa aplikasi Qini Mobile.

Kegunaan aplikasi ini antara lain cek saldo, transfer antar anggota, Payment Point Online Bank yang berfungsi untuk membayar berbagai tagihan.

Sedangkan Kopontren Al-Ittifaq menerapkan teknologi green house di sektor pertanian, sekaligus menjadi target OPOP.

“Kita tidak bisa sendiri dalam rangka mengembangkan usaha koperasi pondok pesantren, tapi sudah kita siapkan program rebranding koperasi di 2020 bagaimana membangun kelembagaan koperasi. Dari sisi penguatan akses pembiayaan, LPDB punya tugas ke sana,” tandasnya.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

14 jam yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

14 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

16 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

1 hari yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

1 hari yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

1 hari yang lalu