Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Harmonis dorong Sektor Kelautan jadi Lumbung Pangan Nasional

MONITOR, Samarinda – Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri mengatakan peran sektor kelautan dan perikanan dalam ketahanan/kedaulatan pangan nasional akan semakin strategis seiring dengan semakin berkurangnya lahan pertanian dan peternakan. Untuk itu diperlukan harmonisasi kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah.

“Salah satu dampak pembangunan adalah berkurangnya lahan pertanian dan peternakan. Terkait hal itu, sektor kelautan dan perikanan seharusnya lebih dimaksimalkan untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pengan,” demikian disampaikan mantan menteri kelautan dan perikanan itu saat menjadi narasumber Seminar Nasional “Sinergitas Perdagangan Internasional, Hukum Kebijakan Ekspor Perikanan dan Kelautan Dalam Upaya Pembangunan Perekonomian Indonesia” yang diadakan oleh HIMASEPA, FPIK Universitas Mulawarman (Unmul), di  Gedung Serbaguna, Rektorat Unmul,  Samarinda, Rabu (23/10/2019).

Menurut Prof. Rokhmin, sekitar 60 persen  total asupan protein hewani rakyat Indonesia berasal dari ikan dan produk perikanan (Puslitbang Gizi, 2012). Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik tentang gizi ikan (seafood) yang lebih sehat dan baik ketimbang red meat (daging merah), maka, konsumsi ikan perkapita dan permintaan terhadap ikan dan  produk perikanan akan terus meningkat.

Karena itu, kata guru besar kelautan dan perikanan IPB itu, kebijakan dan regulasi pemerintah nasional dan daerah harus harmonis dan kondusif bagi terwujudnya sektor perikanan RI yang maju, tangguh, mensejahterakan, dan berkelanjutan.  

“Perlu revisi atau pencabutan semua Permen Kementerian Perikanan (KP) yang terbit sejak Nopember 2014 – Maret 2019, sebab hampir semuanya menghambat kemajuan dan kesejahteraan sektor KP,” ujar Rokhmin yang membawakan makalah berjudul “Peningkatan ekspor perikanan menuju neraca perdagangan  positif”.

Ia menyebutkan, Indonesia merupakan  negara kepulauan terbesar di dunia, dengan tiga kekuatan utama: wilayah laut (termasuk ZEEI) meliputi ¾ wilayah NKRI;  potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besar, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal; dan posisi geokonomi dan geoplitik Indonesia yang sangat strategis.

“Jika bidang kelautan (kemaritiman) didayagunakan dan dikelola secara tepat dan benar (berbasis sains dan teknologi serta manajemen modern),  niscaya bidang kelautan mampu berkontribus secara signifikan di dalam mengatasi segenap permasalahan dan tantangan bangsa, dan menghantarkan Indonesia sebagai negara maju, adil-makmur, dan berdaulat, paling lambat pada 2045,” tandasnya.