MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penambahan koalisi pasca Pilpres 2019 harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Jokowi dengan seluruh parpol (Koalisi Indonesia Kerja) yang mengusung Jokowi sejak awal.
“Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama, fatsoennya seperti itu,” kata Hasto.
Ia menyakini bahwa dalam demokrasi yang sehat, komposisi koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah Pilpres harus sama.
“Kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal,” paparnya.
Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun diluar pemerintahan sama-sama tugas patriotik.
Pun demikian, dijelaskan Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
“Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subiyanto memberi perhatian penuh pembangunan pendidikan di pondok pesantren dan…
MONITOR, Lebak - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Lebak, KH. Asep Saefullah mengajak…
MONITOR, Bekasi - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menggelar kegiatan Doa Bersama dan Santunan Anak…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meyakinkan otoritas Amerika Serikat terkait mutu dan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menyoroti kasus penangkapan Gubernur Bengkulu…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berharap peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024…