Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto (dok: net)
MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan penambahan koalisi pasca Pilpres 2019 harus diputuskan bersama-sama antara Presiden Jokowi dengan seluruh parpol (Koalisi Indonesia Kerja) yang mengusung Jokowi sejak awal.
“Kabinet hak prerogatif presiden tapi terkait koalisi pascapilpres misalnya penambahan parpol harus diputuskan bersama-sama, fatsoennya seperti itu,” kata Hasto.
Ia menyakini bahwa dalam demokrasi yang sehat, komposisi koalisi sebelum pemilihan presiden dan setelah Pilpres harus sama.
“Kecuali atas pertimbangan yang sangat strategis misalnya perlu konsolidasi kekuatan nasional menghadapi tantangan eksternal dan internal,” paparnya.
Menurut Hasto, demokrasi membutuhkan checks and balances karena di dalam maupun diluar pemerintahan sama-sama tugas patriotik.
Pun demikian, dijelaskan Hasto, saat ini sedang terjadi proses membahas soal penambahan koalisi pascapilres tersebut.
“Dialog sedang berjalan. Karena sedang berjalan belum ada keputusan,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya menghadirkan layanan yang semakin ramah, sigap, dan berorientasi pada kebutuhan…
MONITOR, Jakarta - Sebanyak enam produk pangan UMKM terpilih kini resmi hadir untuk mengisi etalase…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menjalin kerja sama internasional dengan Leiden University, Belanda dalam peningkatan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking untuk membahas hambatan…
MONITOR, Jakarta - Momentum bulan suci Ramadhan menjadi faktor penting bagi penguatan ekonomi nasional, khususnya…
MONITOR, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang…