MONITOR, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Kapitra Ampera tak masalah jika Gerindra nantinya mendapatkan jatah tiga kursi menteri dalam susunan kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Menurutnya hal itu masuk akal.
Kapitra menilai, dengan bergabungnya Gerindra dalam koalisi, pemerintahan Jokowi selama 5 tahun ke depan nantinya semakin bagus. Gerindra akan bisa mewujudkan visi-misi yang selama ini dikampanyekan dalam Pemilu kemarin
“Itu rasional saja. Saya pikir bisa saja dan itu lebih bagus sehingga ada wujud nyata dari Kabinet Kerja Pak Jokowi,” kata Kapitra, Sabtu (12/10/)
“Jadi di sisi lain, Pak Jokowi fokus membangun infrastruktur dan menterinya juga fokus kepada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Itu menarik, itu boleh, kalau politik boleh,” tuturnya.
Selain itu, jika nantinya Gerindra bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, stabilitas politik akan terjaga. Hal ini, menurutnya, membuat pemerintahan semakin kuat untuk menyejahterakan rakyatnya.
“Ya saya pikir bagus saja. Artinya kan Pak Jokowi pernah menyampaikan siap bekerjasama dengan siapapun untuk membangun bangsa ini. Nah kalau Gerindra ingin masuk ke dalam koalisi kan tentu stabilitas politik terjaga. Misi untuk menyejahterakan masyarakat terbuka,” ucap Kapitra.
Diketahui, kabar jatah tiga menteri yang diberikan kepada Partai Gerindra pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono beberapa waktu lalu.
MONITOR, Jakarta - Ketegangan internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian menguat. Gerakan…
MONITOR, Jakarta - Tak butuh waktu lama bagi TNI untuk turun tangan saat fasilitas publik…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah terus memperkuat penanggulangan bencana di wilayah Sumatra melalui pengerahan personel Polri…
MONITOR, Bekasi – Melalui Direktorat Pesantren Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Qur’an memegang peran strategis…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama…
MONITOR, Tangerang Selatan - Proses integrasi Madrasah Pembangunan (MP) ke dalam pengelolaan Badan Layanan Umum…