Sekjen DPP PPP Arsul Sani (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa ruang konsultasi terhadap publik terkait wacana amademen Undang-Undang Dasar (UUD)1945 mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dibuka seluas-luasnya.
“PPP tidak menutup pintu terhadap wacana amandemen kelima UUD 1945. Namun, PPP meminta agar ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya agar terbentuk diskursus amandemen yang melibatkan banyak elemen masyarakat,” kata Arsul kepada wartawan, di Jakarta, Rabu (9/10).
Ia menilai bahwa pelibatan masyarakat dalam rencana amandemen itu bisa dimulai dengan menyosialisasikan rekomendasi materi amandemen yang merupakan hasil kajkan MPR periode 2014-2019.
Selain itu, sambung politikus PPP itu, dalam membuka ruang konsultasi tersebut, program Sosialiasi 4 Pilar juga bisa dimanfaatkan untuk membangun diskursus mengenai amandemen di masyarakat.
“PPP meminta agar rekomendasi yang dihasilkan oleh MPR RI periode lalu dimasyarakatkan sebagai langkah awal,”ucapnya.
“Selain itu sosialisasi 4 Pilar MPR juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengembangkan wacana tersebut dan membentuk diskursus yang sehat dan luas,”tandas dia.
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mendampingi Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn)…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Dirjen Bimas Kristen serta perwakilan dari Forum…
MONITOR Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera merespons putusan Mahkamah Konstitusi…
MONITOR, Kendari - Dewan Pakar Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ), Muchlis M. Hanafi, mengungkapkan, ajaran Al-Qur’an…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah…
MONITOR, Kendari - Menteri Agama periode 2001–2004, Said Agil Husin Al Munawar, mengungkapkan bahwa Al-Qur’an…