PARLEMEN

Tidak Haram, Capim KPK: OTT Hanya Perlu Penyempurnaan Saja

MONITOR, Jakarta – Calon Pimpinan (Capim) KPK Nawawi Pomolango mengatakan bahwa terhadap masih ada kekurangan yang mesti disempurnakan dalam institusi anti rasuah, salah satunya mengenai operasi tangkap tangan (OTT).

“(KPK) harusnya menjadi coach. Bukan nangkap, ambil, lalu dua tahun kemudian ditangkapin lagi. Karena, KPK hanya berhenti pada OTT-nya,” kata Nawawi dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan, di Ruang Rapat Komisi III DPR, Rabu (11/9).

“Seharusnya jangan berhenti di OTT. Bangun sistem di situ, itu yang saya sebut OTT yang disempurnakan,” lanjutnya.

Sehingga, sambung dia, bukan kemudian OTT yang dilakukan KPK selama ini ‘haram’ untuk dikerjakan. Melainkan, sebutnya, hanya perlu perbaikan dan penyempurnaan saja.

“Bukan OTT itu haram, tapi harus diubah (polanya),” tegasnya.

Diakui dia, gagasan terbut terinspirasi dari pandangan yang pernah disampikan Pakar Hukum Pidana yang salah satunya juga ikut membuat Undang-Undang (UU) tentang KPK, Prof Romli Atmasasmita dimana seharusnya usai menangkap, KPK juga membangun sistem pencegahannya.

“Dia (Romli, red) bilang usai nangkap, KPK itu masuk di situ dan membangun sistem di situ,”tandas dia.

Recent Posts

Dukung Larangan Dapur SPPG Pakai Barang Subsidi, Legislator Minta Kualitas Layanan MBG Tetap Terjaga

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung kebijakan Badan Gizi…

6 jam yang lalu

Doa KH Zulfa Mustofa Iringi Presiden Prabowo di Akad Massal 62.000 Rumah Subsidi

MONITOR, Batang – Wakil Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa memimpin pembacaan doa di hadapan…

13 jam yang lalu

KUMITRA Jambore 2026 Perkuat Kemitraan UMKM dan Rantai Pasok Nasional

MONITOR, Bandung – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggelar KUMITRA Jambore 2026 bertajuk…

15 jam yang lalu

Economic Frontline 2026 Bahas Arah Baru Ekonomi Indonesia di Tengah Menguatnya Peran Negara

MONITOR, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi menjadi salah satu isu paling strategis…

15 jam yang lalu

Waka Komisi V DPR Soal Sengkarut Proyek LRT City: ADCP Harus Tanggung Jawab Atas Konsumen

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Iwan Darmawan Aras menyoroti sengkarut proyek…

15 jam yang lalu

Antisipasi Dampak El Nino dan Puncak Kemarau, DPR Dorong BNPB Orkestrasi Pendataan Ancaman Bencana

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menekankan pentingnya sistem…

1 hari yang lalu