Andreas Pareira Dukung Pembatasan WNA ke Papua

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mendukung upaya penanganan kerusuhan yang terjadi di Papua maupun Papua Barat yang dilakukan pemerintah, termasuk soal pembatasan warga negara Asing (WNA) yang hendak masuk ke tanah Cendrawasih tersebut.

“Dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa masalah Papua ini, peristiwa yang terjadi di dalam, dampak dan target yang ingin dicapai adalah internasionalisasi masalah Papua. Oleh karena itu, saya kira sebagai negara yang berdaulat kita bisa membatasi,” kata Andreas kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (3/9).

Termasuk, sambung dia, pemerintah dapat membatasi ruang gerak bagi WNA yang berada di Papua.

“Nggak ada salahnya kita membatasi WNA yang ada di Papua, selama mereka memberikan indikasi-indikasi bahwa keberadaan mereka itu justru untuk mengangkat dan menginternasionalisasi masalah Papua ini,” ujarnya.

Diakui dia, ketika berada di Belanda, masalah Papua di luar negeri dilihat sebagai masalah yang diskriminasi, masalah rasialis, yang kondisi sebensarnya di dalam negeri tidak seperti itu.

“Nah ini yang saya kira hal-hal yang menjadi tantangan buat kita untuk menyelesaikan masalah Papua ini.
Kalau orang bicara di luar negeri soal Papua, orang nggak akan terlalu peduli lagi. Tapi ketika bicara soal rasialis dan diskirminasi, itu yang jadi masalah,” pungkas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyatakan, pemerintah masih melakukan pembatasan terhadap warga negara asing (WNA) yang hendak masuk Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pembatasan itu demi mengantisipasi hal tak diinginkan yang berpotensi menimpa WNA di wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih.

Wiranto mengaku sudah bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendiskusikan pembatasan WNA yang mau mengunjungi Papua dan Papua Barat.

“Papua dan Papua Barat tidak kami buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang-orang asing di sana,” kataWiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (2/9).