POLITIK

IPW Ingatkan Oknum KPK and The Gang Jangan Bikin Gaduh

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta Pane meminta oknum KPK and the Gang jangan terus menerus menebar fitnah untuk mengkriminalisasi 20 capim KPK yang sudah diloloskan Pansel KPK.

“Apabila mereka memiliki data konkrit tentang keberengsekan capim KPK, buka saja ke publik dan jangan membuat gaduh dan “perang segitiga” antara KPK-Pansel-Capim,” ujarnya, Senin (26/8).

IPW pun mendukung penuh jika oknum KPK and the Gang membuka data data bahwa ke 20 capim yang lolos itu bermasalah. Sebab oknum KPK and the Gang selalu menyebutkan bahwa “dari 20 nama yg lolos profile assessment, masih ada (capim) tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK”.

Neta berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya “katanya.. katanya yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya”.

“Jika hanya isu yang ditebar, sama artinya oknum KPK and the Gang sama saja hanya menyebar fitnah untuk mengkriminalisasi,” kata Neta.

Sebaliknya, kata Neta, jika memang ada datanya, maka dibuka saja dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan.

“Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum KPK and the Gang itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik,” tegasnya.

IPW sendiri sangat mengapresiasi hasil kerja Pansel KPK dan mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK.

“Diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang masih ikutan juga harus dicoret,” tukasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

1 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

2 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

4 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

4 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

4 jam yang lalu

Revisi UU Polri Disahkan, IPW Ingatkan Pentingnya Regenerasi dan Pengawasan

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menilai perubahan ketiga atas…

17 jam yang lalu