POLITIK

IPW Ingatkan Oknum KPK and The Gang Jangan Bikin Gaduh

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta Pane meminta oknum KPK and the Gang jangan terus menerus menebar fitnah untuk mengkriminalisasi 20 capim KPK yang sudah diloloskan Pansel KPK.

“Apabila mereka memiliki data konkrit tentang keberengsekan capim KPK, buka saja ke publik dan jangan membuat gaduh dan “perang segitiga” antara KPK-Pansel-Capim,” ujarnya, Senin (26/8).

IPW pun mendukung penuh jika oknum KPK and the Gang membuka data data bahwa ke 20 capim yang lolos itu bermasalah. Sebab oknum KPK and the Gang selalu menyebutkan bahwa “dari 20 nama yg lolos profile assessment, masih ada (capim) tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK”.

Neta berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya “katanya.. katanya yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya”.

“Jika hanya isu yang ditebar, sama artinya oknum KPK and the Gang sama saja hanya menyebar fitnah untuk mengkriminalisasi,” kata Neta.

Sebaliknya, kata Neta, jika memang ada datanya, maka dibuka saja dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan.

“Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum KPK and the Gang itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik,” tegasnya.

IPW sendiri sangat mengapresiasi hasil kerja Pansel KPK dan mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK.

“Diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang masih ikutan juga harus dicoret,” tukasnya.

Recent Posts

Kementerian UMKM Perkuat Inkubator untuk Cetak Wirausaha Berkualitas

MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…

1 jam yang lalu

Menag Berhentikan Prof. Muzakki sebagai Rektor UIN Surabaya

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…

2 jam yang lalu

Wamenaker: Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Ditargetkan Oktober 2026

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…

2 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Swasembada Pangan Harus Menyejahterakan Petani

MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…

14 jam yang lalu

Blue Economy; Basis Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045

MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…

17 jam yang lalu

Wacana Ambang Batas 5 Persen, Partai Gelora Minta Kader Fokus Syarat Verifikasi Parpol

MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…

18 jam yang lalu