BERITA

Federasi Pekerja BUMN Minta Seleksi Calon Anggota BPK Dilakukan Transparan

MONITOR, Jakarta- Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta agar DPR RI dalam melakukan seleksi hingga tahap fit and propertest dilakukan secara transparan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Audit dan Keuangan BUMN Ferdinand Situmorang kepada wartawan, Jumat (16/8).

Menurut dia, institusi auditor itu memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.

“Kami berpandangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang di sertakan dalam BUMN,” ujar Ferdinand.

Diakui dia, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan pada BUMN.

Sehingga, berbagai rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari BUMN sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan BUMN.

“Rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan BUMN juga semakin berdampak pada kepercayaan pasar modal dan keuangan terhadap BUMN dalam mencari pendanaan untuk melakukan aksi korporasi dan menjadi poros vital pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo,” terangnya.

Tidak hanya itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa kinerja BPK dalam melakukan audit laporan BUMN juga berhasil menemukan kejanggalan-kejanggalan penggunaan dan kebijakan beberapa BUMN yang banyak merugikan BUMN dan berdampak pada tindak pidana Korupsi.

“Karena itu, kami dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu terkait dengan akan dipilihnya anggota BPK yang baru, memberikan pendapat bahwa selayak Komisi XI dalam melakukan fit and Proper test lebih mengutamakan kemampuan dan integritas para calon,” pinta dia.

“Karena ada beberapa anggota BPK yang ikut kembali mencalon diri, kinerja mereka harus jadi pertimbangan untuk dipilih kembali seperti calon petahana yaitu Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi juga masuk dalam daftar 32 nama yang lolos,”pungkasnya.

Untuk diketahui, pemilihan Anggota BPK untuk periode 2019-2024 sudah mulai berproses dan DPR akan segera memilih para Calon anggota BPK yang sekarang sudah mengkerucut menjadi 32 calon dari sebelumnya yang mencapai 64 orang. Komisi XI pun akan segera melakukan Fit and Proper test ke 32 nama calon anggota BPK tersebut.

Adapun ke-32 nama tersebut masih didominasi politisi seperti Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar (Gerindra), dan Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat).

Sementara, beberapa diantaranya yang lolos merupakan sederet mantan, seperti mantan Direktur Utama BEI Tito Sulistio, mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mantan Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf. Kemudian Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

3 jam yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

9 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

9 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

10 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

11 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

11 jam yang lalu