MONITOR, Jakarta- Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu meminta agar DPR RI dalam melakukan seleksi hingga tahap fit and propertest dilakukan secara transparan.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Audit dan Keuangan BUMN Ferdinand Situmorang kepada wartawan, Jumat (16/8).
Menurut dia, institusi auditor itu memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
“Kami berpandangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara yang di sertakan dalam BUMN,” ujar Ferdinand.
Diakui dia, BPK melalui berbagai rekomendasi serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi Laporan Keuangan pada BUMN.
Sehingga, berbagai rekomendasi BPK yang diiringi dengan beragam dukungan lainnya juga berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan dari BUMN sesuai target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan BUMN.
“Rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan BUMN juga semakin berdampak pada kepercayaan pasar modal dan keuangan terhadap BUMN dalam mencari pendanaan untuk melakukan aksi korporasi dan menjadi poros vital pembangunan Infrastruktur di era Presiden Joko Widodo,” terangnya.
Tidak hanya itu, Ferdinand juga mengatakan bahwa kinerja BPK dalam melakukan audit laporan BUMN juga berhasil menemukan kejanggalan-kejanggalan penggunaan dan kebijakan beberapa BUMN yang banyak merugikan BUMN dan berdampak pada tindak pidana Korupsi.
“Karena itu, kami dari Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu terkait dengan akan dipilihnya anggota BPK yang baru, memberikan pendapat bahwa selayak Komisi XI dalam melakukan fit and Proper test lebih mengutamakan kemampuan dan integritas para calon,” pinta dia.
“Karena ada beberapa anggota BPK yang ikut kembali mencalon diri, kinerja mereka harus jadi pertimbangan untuk dipilih kembali seperti calon petahana yaitu Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi juga masuk dalam daftar 32 nama yang lolos,”pungkasnya.
Untuk diketahui, pemilihan Anggota BPK untuk periode 2019-2024 sudah mulai berproses dan DPR akan segera memilih para Calon anggota BPK yang sekarang sudah mengkerucut menjadi 32 calon dari sebelumnya yang mencapai 64 orang. Komisi XI pun akan segera melakukan Fit and Proper test ke 32 nama calon anggota BPK tersebut.
Adapun ke-32 nama tersebut masih didominasi politisi seperti Daniel Lumban Tobing (PDIP), Akhmad Muqowam (PPP), Tjatur Sapto Edy (PAN), Ahmadi Noor Supit, Ruslan Abdul Gani (Golkar), Pius Lustrilanang, Wilgo Zainar (Gerindra), dan Nurhayati Ali Assegaf (Demokrat).
Sementara, beberapa diantaranya yang lolos merupakan sederet mantan, seperti mantan Direktur Utama BEI Tito Sulistio, mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan mantan Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf. Kemudian Harry Azhar Azis dan Achsanul Qosasi.
