MONITOR, Jakarta – Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI sangat ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Namun masyarakat saat ini ragu apakah wakil rakyat mereka bisa memilih dengan baik salah satu calon dari dua calon yang harus dipilih.
Sosiolog Musni Umar menilai rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta tidak akan memenuhi persyaratan kuorum. Sebab dua wagub PKS yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu kurang disetujui nggota DPRD DKI.
“Rencana sidang paripurna DPRD DKI tanggal 22 Juli 2019 untuk memilih Wakil Gubernur DKI, saya duga tidak memenuhi quorum lagi, sehingga bakal gagal memilih calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari PKS,” kata Musni Umar melalui keterangan tertulisnya.
Rektor Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini menerangkan, saat ini sulit untuk menghadirkan anggota DPRD DKI dalam rapat paripurna untuk memenuhi kuorum. Sebab banyak anggota DPRD DKI yang tidak terpilih kembali pada Pileg 2019.
“Tanggal 22 Juli 2019 rapat paripurna DPRD DKI kemungkinan besar tidak memenuhi qourum 50+1 dari 106 anggota DPRD DKI,” lanjutnya.
Apalagi menurut Musni anggota DPRD DKI dari berbagai partai politik banyak yang tidak setuju pada calon yang diajukan oleh PKS. Hal itu terlihat dari lamanya proses pemilihan wagub DKI.
“Bentuk mereka tidak setuju, tidak menghadiri rapat paripurna DPRD DKI. Pertimbangannya pasti kepentingan politik saat ini dan di masa depan,” kata Musni.
Oleh karena itu, Musni menuturkan perlu adanya kesepakatan untuk mengajukan calon baru yang disepakati PKS dan Gerindra yang bisa diterima para anggota DPRD DKI dan partai-partai politik di DKI.
Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra telah memenuhi komitmennya bahwa kursi Wakil Gubernur DKI untuk PKS. “Tapi masalahnya Prabowo tidak bisa memaksa para anggota DPRD DKI dari partai-partai politik untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD DKI dan memilih calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusulkan PKS,” ujar Musni.
Musni berharap kepada PKS dan Gerindra untuk segera membahas langkah antisipasi apabila wagub yang sudah diajukan tidak bisa dipilih melalu rapat paripurna.
“Gerindra dan PKS harus berdiskusi, menentukan figur yang solid,” pungkasnya.
