Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak
MONITOR, Jakarta – Tim Hukum 02 Prabowo-Sandi menyiapkan sebanyak 30 orang saksi yang akan diperbantukan dalam persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi. Atas hal ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf pun bereaksi.
TKN mengingatkan agar BPN mempertimbangkan adanya pembatasan jumlah saksi yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi.
“Di dalam Peraturan MK (PMK) itu jelas saksi ahli dua orang, dan saksi fakta 15 orang,” kata Wakil Ketua TKN, Arsul Sani di gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (17/6) kemarin.
Menyikapi reaksi TKN, Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak pun menyindir apabila BPN hanya menyediakan saksi persidangan dalam jumlah minim.
“Kalau sedikit akan dibilang ‘kan dalilnya TSM kok saksinya sedikit?” celoteh Dahnil, Selasa (18/6).
Dahnil mengatakan, banyaknya jumlah saksi yang bersedia tentu harus diakomodir dan dilindungi baik secara fisik maupun hukum. Menurutnya, hal tersebut tengah diupayakan oleh Tim Hukum Prabowo-Sandi agar diteruskan jaminan keselamatan para saksi kepada LPSK.
“Bahkan saksi-saksi yang bersedia banyak sekali, ratusan. Mereka memohon agar bisa dilindungi secara fisik dan hukum, nah bagian ini yang menjadi PR bagi Kuasa Hukum, dan saat ini meminta LPSK untuk membantu,” kata Dahnil.
MONITOR, Jakarta - Memperingati Hari Bhayangkara ke-80, analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Dr. Ngasiman Djoyonegoro…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…
Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…
MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…
MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…
MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…