PARLEMEN

DPD RI: Strategi Kebijakan Fiskal Harus Pertimbangkan Global dan Domestik

MONITOR, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengingatkan pemerintah dalam merumuskan arah dan strategi kebijakan fiskal harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.

Hal itu disampaikannya saat menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan mengenai pembahasan materi kerangka ekonomi makro (KEM) serta dana transfer daerah, di Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Senin (27/5).

Menurut dia, hasil Raker dengan Menkeu nantinya akan menjado usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI.

“APBN secara konsisten harus terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan resiko serta berkelanjutan,” kata dia.

Masih dikatakan Ajiep, apa yang dirumuskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berkaitan erat bagaimana DPD RI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, sampai hari ini perekonomian di daerah masih berfluktuatif atau tidak merata.

“Pertumbuhan di daerah tidak sama ada yang sampai 7 persen, tapi ada juga yang tumbuhnya hanya 4 persen. Jadi kita harus menyelesaikan soal kesenjangan antar daerah dan wilayah, tingginya gini ratio dan lainnya,” sebutnya.

Tidak hanya itu, Ajiep juga menjelaskan tantangan dan permasalahan pada tahun 2020 nanti akan semakin rumit. Seperti, perkembangan perekonomian global yang saat ini masih menuju keseimbangan baru berimbas pada kinerja perekonomian domestik.

“Hal ini bersumber dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju,”papar Ajiep.

Dari sisi domestik, sambung dia, akselerasi investasi dan perbaikan daya saing dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menghindari middle income trap. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang relatif terbatas pada kisaran 5 persen – 5,5 persen.

“Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi,” ucap senator asal Sulawesi Selatan itu.

Selain itu, Ajiep menambahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Perlu diikuti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan dan kepemilikan aset melalui program bantuan.

“Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia,” pungkasnya.

Recent Posts

Menag Salurkan Bantuan Rp300 Juta untuk Pura dan Korban Banjir di Bali

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyapa dan menemui masyarakat Bali yang terdampak banjir…

4 jam yang lalu

KN Tanjung Datu-301 Bagikan Sembako dan Edukasi Keselamatan Nelayan Banten

MONITOR, Banten - Wujud kepedulian sosial kembali ditunjukkan oleh unsur KN. Tanjung Datu-301 dengan menggelar…

7 jam yang lalu

Komisi III Dorong RKUHAP Atur Batas Waktu, Persempit Ruang Transaksional

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana…

14 jam yang lalu

Industri Olahraga Berdaya Saing di Kancah Dunia Meningkat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu pengembangan industri alat olahraga dalam negeri karena sektor…

17 jam yang lalu

TNI Bagikan 15.000 Paket Sembako untuk Masyarakat di Monas

MONITOR, Jakarta - Suasana hangat menyelimuti Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9/2025). Di tengah…

19 jam yang lalu

Menag: Ormas Sebagai Instrumen Penting Pemersatu Umat

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa organisasi masyarakat (ormas) Islam merupakan instrumen…

20 jam yang lalu