Puan Dorong Pemerintah Bertindak Soal Ancaman Gugatan Brasil Terkait Kematian Turis Juliana di Rinjani

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menanggapi isu yang berkembang terkait ancaman gugatan yang dilayangkan oleh Brazil kepada Indonesia, terkait dengan meninggalnya Juliana Marins di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB). Puan mengatakan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama dalam setiap wisata.

“Keselamatan wisatawan, terlebih mereka yang datang dari luar negeri, bukanlah sekadar slogan yang bisa dipakai sebagai jargon semata. Ini adalah tanggung jawab nyata yang harus dijaga dengan dukungan sumber daya manusia terlatih, fasilitas memadai, serta protokol yang kuat dan transparan,” kata Puan, Jumat (4/7/2025).

Seperti diketahui, Brasil berencana menempuh jalur hukum jika hasil autopsi lanjutan mendiang Juliana Marins menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan 26 tahun itu meninggal dunia. Marins meninggal dunia usai terjatuh saat mendaki pada 21 Juni lalu dan baru berhasil dievaluasi oleh Tim SAR setelah 4 hari karena banyaknya kendala.

Advokat HAM dari Kantor Federal Pembela Publik Brasil (Federal Public Defender’s Office/DPU), Taisa Bittencourt, menuturkan otoritas Brasil tengah melakukan autopsi ulang kepada Marins setelah mendapat permintaan dari pihak keluarga.

Hasil autopsi ini disebut akan menentukan apakah otoritas Brasil akan mengajukan penyelidikan internasional atas kematian Marins atau tidak.

Gunung Rinjani sendiri merupakan salah satu ikon pariwisata alam Indonesia yang mendunia dan menarik ribuan pendaki setiap tahunnya. Namun, dengan medan yang menantang dan cuaca yang cepat berubah, kesiapan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.

Dengan jalur gunung yang cukup menantang, Puan mengingatkan profesionalisme pemandu, kesiapan tim evakuasi, dan sistem koordinasi yang efektif perlu ditingkatkan. Menurutnya, hal itu dapat memastikan pencarian dan penyelamatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Keluarga korban dan publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan akuntabel, agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan citra pariwisata Indonesia di mata dunia internasional,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga meminta pemerintah melalui Kementerian Pariwisata, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, serta Pemda NTB memperkuat standar operasional prosedur (SOP) serta meningkatkan pelatihan pemandu dan petugas SAR. Selain itu, ketersediaan alat dan teknologi yang mendukung evakuasi di kawasan pegunungan juga perlu disediakan.

“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama, bukan hanya demi melindungi nyawa manusia, tetapi juga menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata alam yang profesional dan aman,” tegas Puan.

Terkait kans gugatan Brasil kepada Indonesia, Puan menegaskan dalam hal ini DPR akan meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai Rapat Paripurna, Kamis (3/7/2025).

“Karena itu merupakan ranah eksekutif, kami akan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang perlu dalam menyikapi permasalahan ini,” jelas Puan.