MONITOR, Jakarta – Ketua Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengingatkan pemerintah dalam merumuskan arah dan strategi kebijakan fiskal harus senantiasa mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik.
Hal itu disampaikannya saat menggelar rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Keuangan mengenai pembahasan materi kerangka ekonomi makro (KEM) serta dana transfer daerah, di Gedung DPD RI, Komplek Senayan, Senin (27/5).
Menurut dia, hasil Raker dengan Menkeu nantinya akan menjado usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 ke DPR RI.
“APBN secara konsisten harus terus didorong agar lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan mampu mengendalikan resiko serta berkelanjutan,” kata dia.
Masih dikatakan Ajiep, apa yang dirumuskan pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berkaitan erat bagaimana DPD RI mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, sampai hari ini perekonomian di daerah masih berfluktuatif atau tidak merata.
“Pertumbuhan di daerah tidak sama ada yang sampai 7 persen, tapi ada juga yang tumbuhnya hanya 4 persen. Jadi kita harus menyelesaikan soal kesenjangan antar daerah dan wilayah, tingginya gini ratio dan lainnya,” sebutnya.
Tidak hanya itu, Ajiep juga menjelaskan tantangan dan permasalahan pada tahun 2020 nanti akan semakin rumit. Seperti, perkembangan perekonomian global yang saat ini masih menuju keseimbangan baru berimbas pada kinerja perekonomian domestik.
“Hal ini bersumber dari kebijakan proteksionisme Amerika Serikat dan keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter negara-negara maju,”papar Ajiep.
Dari sisi domestik, sambung dia, akselerasi investasi dan perbaikan daya saing dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi untuk menghindari middle income trap. Namun pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang relatif terbatas pada kisaran 5 persen – 5,5 persen.
“Peningkatan kapasitas produksi nasional di sisi lain, membutuhkan dukungan sumber dana untuk kegiatan investasi,” ucap senator asal Sulawesi Selatan itu.
Selain itu, Ajiep menambahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran. Perlu diikuti peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, lapangan kerja, permodalan dan kepemilikan aset melalui program bantuan.
“Di sisi lain, penurunan pengangguran masih menghadapi mismatch antara bidang pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, serta masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan Asia,” pungkasnya.
