Categories: Uncategorized

Mahfud MD: Hanya Jalur ke MK yang paling Elegan Selesaikan Sengketa

MONITOR, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengapresiasi langkah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 02, Prabowo-Sandi, yang mau menemuh jalur konstitusional dalam menggugat hasil pemilu yang dinilai curang.

“Syukurlah, Paslon 02 Prabowo-Sandi menempuh jalur hukum ke MK untuk menggugat keputusan KPU yang dianggap curang,” tuturnya.

Mahfud mengatakan, sudah sepatutnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) menempuh jalur tersebut. Pasalnya menurut dia, Mahkamah Konstitusi adalah tempat yang efektif dalam menyelesaikan sengketa pemilu.

“Memang, hanya jalur hukum ke MK yang paling elegan untuk menyelesaikan sengketa itu,” tegasnya.

Ia mengatakan, disana Prabowo-Sandi dapat mengajukan semua bukti-bukti kecurangan dan mampu memiliki harapan untuk memenangkan pemilu.

“Di MK itu, semua pihak bisa mengadu bukti untuk menentujan siapa yang menang dalam Pilpres 2019,” terangnya.

Recent Posts

Kemenperin: Penguatan Tata Kelola Produk Dalam Negeri Dongkrak Kinerja Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian konsisten untuk terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri…

45 menit yang lalu

Jasamarga Transjawa Bantu Pembangunan Masjid Asy Syuhada Kota Bekasi

MONITOR, Bekasi — Sebagai bentuk nyata kepedulian dalam menghadirkan fasilitas ibadah yang memadai bagi jamaah…

1 jam yang lalu

Kemenperin: SDM Kompeten Topang Kebangkitan Industri TPT Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

1 jam yang lalu

Tangsel Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih di Seluruh Kelurahan

MONITOR, Tangsel - Sebanyak 54 unit Koperasi Merah Putih resmi beroperasi di seluruh kelurahan Kota…

4 jam yang lalu

BP Haji Dorong RUU Haji Segera Disahkan

MONITOR, Padang - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)…

4 jam yang lalu

Eks Marinir Minta Pulang Usai Jadi Prajurit Rusia, DPR: Pemerintah Tak Wajib Beri Perlindungan Bila Status WNI-nya Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, memberikan tanggapan terkait viralnya video…

9 jam yang lalu