Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (dok: Rizal Monitor)
MONITOR, Jakarta – Sekertaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan melakukan konsentrasi massa saat pengumuman hasil rekapitulasi suara, pada 22 Mei nanti.
Hal itu menanggapi kian kencangnya gerakan people power yang terus dihembuskan salah satu pihak untuk menolak hasil resmi rekapitulasi suara oleh KPU RI.
“PDI Perjuangan menegaskan tidak akan melakukan konsentrasi massa pada tanggal 22 Mei 2019 tersebut,”kata Hasto, di Jakarta, Senin (20/5).
“Massa riil itu ya rakyat sendiri, itulah kekuatan penopang kekuasaan yang sejati. Puncak rekapitulasi nasional tersebut harus menjadi bagian instrumen peningkatan peradaban demokrasi Indonesia,” tambahnya.
Dikatakan dia, apa yang telah ditunjukkan rakyat dengan hadir ke tempat pemungutan suara (TPS) secara masif, penuh kegembiraan dan dengan partisipasi yang tinggi menunjukkan prinsip kedaulatan rakyat bekerja dengan baik. “Partisipasi pemilih mencapai di atas 80%. Itulah yang menjadi basis legalitas dan legitimasi tertinggi kepemimpinan Jokowi-KH Ma’ruf Amin,” ucapnya.
Atas dasar hal itu, PDI Perjuangan, sambung dia, percaya apa yang terjadi saat ini merupakan bagian dari pendewasaan demokrasi.
“Sehingga mereka yang mau bertindak inkonstitusional akan berhadapan dengan hukum negara dan kekuatan rakyat itu sendiri,” pungkas Hasto.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan terus memperkuat sinergi dalam program…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat sinergi dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dalam upaya…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui Srikandi Jasa Marga menggelar kegiatan Inspira…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meraih tiga penghargaan pada ajang TOP CSR…
Oleh: Asep Rizal Murtadho* Partisipasi politik dalam proses elektoral mengandalkan keterlibatan seluruh komponen, termasuk masyarakat…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkomitmen mengawal penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan penegakan norma…