SUMATERA

Muhamad Nasir Dorong Pemerintah Tuntaskan Kasus Dana Sertifikasi Guru di Kunansing

MONITOR, Kuansing – Kasus dana sertifikasi dan tunjangan penghasilan guru yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2016 lalu belum juga menemui titik terang.

Padahal, LSM Permata Kuansing sudah melaporkan soal dana sertifikasi ini hingga ke Mabes Polri. Pentingnya kasus ini diungkap, kata Ketua LSM Permata Kuansing, Junaidi Afandi, karena terindikasi ada KKN dan menyebabkan kerugian terhadap keuangan daerah sekitar Rp65 miliar.

Menanggapi kasus tersebut, Muhamad Nasir, Caleg DPR RI Dapil Riau II mendorong pihak terkait agar segera mengusut tuntas kasus tersebut. “Kerugian daerah yang begitu besar harus segera diusut. Pihak pemeritah harus segera memberikan kepastian hukum dan menidak siapapun yang menjadi dalang dalam kasus ini” tuturnya, (14/1/2019).

Berdasarkan Perpres No 137 Th 2015 dan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No S-579/PK/2016 diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan atau Dana Transper Non Fisik, TPG dan Tunjangan Penghasilan (Tamsil) Pegawai Negeri Sekolah Dasar (PNSD) Kabupaten Kuansing ditransfer pusat ke Kabupaten Kuansing tahun 2016 sebesar Rp146. 051. 627. 000.

Dana ini diperuntukan untuk Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) PNSD sebesar Rp143. 621. 127. 000. Sedangkan untuk Tamsil PNSD sebesar Rp2. 430. 500. 000. Tapi Pemkab Kuansing waktu itu tidak menyalurkan dana itu sepenuhnya. Hanya dibayarkan pada triwulan I dan triwulan II . Sedangkan triwulan III dan IV nunggak.

Mestinya pada tahun itu, Pemkab Kuansing harus membayarkan TPG itu lunas sesuai dengan yang telah dialoksikan oleh Perpres No 137 Th 2015 sebesar Rp 143 miliar berikut dengan Tamsil.

Sementara pada waktu itu Pemkab Kuansing tidak membayarkan TPG triwulan III sebesar Rp35. 905. 281. 750. Dan triwulan IV sebesar Rp28. 724. 225. 400 serta Tamsil triwulan IV sebesar Rp486. 100. 000. Jadi total yang tidak dibayarkan oleh Pemkab Kuansing itu sebesar Rp65.115.607.150.

“InsyaAllah kasus semacam ini akan saya kawal sampai selesai. Sehingga tidak menimbulkan keresan di masyatakat dan memberikan efek jera bagi pelaku” tutup Caleg dari Partai Demokrat ini.

Recent Posts

DPR Larang Sweeping Rumah Makan Selama Bulan Suci Ramadhan

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memberikan dukungan terhadap kebijakan larangan…

7 menit yang lalu

Jemaah Sakit di Negara Transit, Kemenhaj Evaluasi Asuransi dan PPIU

MONITOR, Jakarta - Pelindungan terhadap jemaah haji reguler, haji khusus, maupun umrah merupakan bagian dari…

4 jam yang lalu

Menag Nasaruddin Siapkan Madrasah Terintegrasi 21 Hektare di IKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar merencanakan pembangunan Madrasah Terintegrasi di Ibu Kota Nusantara…

8 jam yang lalu

Prof. Rokhmin: Jadikan Ramadan 2026 Bonus Spiritual

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri, mengajak umat Muslim menyambut…

9 jam yang lalu

Polemik Perang Dunia III, Mahfuz Sidik: Dunia Menanti Kabar Terbaru Serangan Amerika ke Iran

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi I DPR 2010-2016 Mahfuz Sidik mengatakan, dunia saat ini menantikan…

10 jam yang lalu

Sebanyak 15.160 Guru PAI Ikuti UP PPG Daljab Angkatan 4 Kemenag

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 15.160 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengikuti Uji Pengetahuan (UP) Pendidikan…

11 jam yang lalu