MEGAPOLITAN

Aturan Eks Koruptor Nyaleg Dicabut, Nama Taufik Resmi Terdaftar di DCT

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI memastikan kalau Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT), menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menggugurkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) no 20 tahun 2018 tentang Larangan Mantan Narapinda Korupsi dilarang nyaleg.

Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon mengatakan, di DKI hanya M Taufik, caleg berstatus eks narapidana kasus korupsi yang akan dimasukkan dalam daftar DCT pemilihan legislatif (pileg).

“Kebetulan hanya Pak Taufik di Jakarta caleg yang berstatus sebagai mantan napi korupsi. Jadi kami kira tak ada masalah,”kata Betty

Namun demikan, kata Betty, pihak KPUD DKI masih menunggu arahan KPU Pusat dalam menindaklanjuti keluarnya putusan MA tersebut.

Seperti diketahui, pada Kamis (13/9/2018) MA mengeluarkan putusan atas gugatan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 . Gugatan itu dikabulkan karena tiga hakim agung MA yang menangani perkara ini, yakni Hakim Agung Irfan Fachrudin, Hakim Agung Yodi Martono, dan Hakim Agung Supandi, menilai PKPU itu bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa akal calon DPR dan DPRD harus memenuhi persyaratan: tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Recent Posts

Indonesia dan Arab Saudi Tingkatkan Kerja Sama di Industri Petrokimia dan Hilirisasi Mineral

MONITOR, Jakarta - Indonesia dan Arab Saudi terus berupaya meningkatkan kerja sama yang komprehensif di…

4 jam yang lalu

Nelayan Keluhkan Sulit Cari Ikan Akibat Pagar Laut, DPR Minta Pemerintah Segera Bertindak

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan merespons keluhan para nelayan akibat…

9 jam yang lalu

Kementerian UMKM Gelar FKP Guna Sempurnakan Mekanisme Pelayanan Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP)…

11 jam yang lalu

Kasus Kekerasan Seksual di RSHS, DPR: Harus Dilakukan Evaluasi Menyeluruh

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kasus kekerasan…

12 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan, Puan Serukan Jangan Lelah Perangi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua elemen bangsa dan seluruh masyarakat…

13 jam yang lalu

Bali Diingatkan Tak Perlu Latah Tiru Israel Atasi Krisis Pangan

MONITOR, Bali - Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST) Arif Mirdjaja ikut berkomentar…

15 jam yang lalu