POLITIK

Demokrat Singgung Sri Mulyani Tak Pantas jadi Ketua Timses Jokowi

MONITOR, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Didik Mukriyanto, angkat bicara soal batalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya akan didaulat menjadi ketua Timses pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019.

Menurutnya, sebagai Menteri aktif di kabinet Jokowi, Sri Mulyani tak pantas untuk dijadikan ketua Timses. Pasalnya, kedepannya ada indikasi akan menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye.

“Tentu beliau juga harus menyesuaikan dengan aturan yang ada, tidak menggunakan fasilitas negara. Kemudian juga tidak meninggalkan tugas dan kewajibannya dalam menjalankan perannya di timses,” kata Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/8).

Apabila hal itu terjadi, maka ia beranggapan aturan main seperti menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye akan erat kaitannya.

“Tentu saya meyakini rule ini akan dipegang dan selebihnya masyarakat yang akan menilai,” tukasnya.

Dengan begitu, ia mengimbau kepada semua pihak agar sama-sama memantau segala proses yang terjadi dalam pergulatan pesta politik dan pemilu. Ia mengatakan, menggunakan fasilitas negara jelas melanggar Undang-Undang.

“Kita awasi bersama jangan sampai pesta demokrasi diwarnai kondisi yang mendatangkan kemudharatan untuk kita semua. Jangan sampai memanfaatkan fasilits negara dan jabatan untuk pesta demokrasi karena memang dilarang UU,” pungkas anggota DPR RI Komisi III ini.

Recent Posts

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

3 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

3 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

4 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

5 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

5 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

8 jam yang lalu