HUMANIORA

Polisi Didesak Bongkar Ekploitasi Anak di Karaoke Papua

MONITOR, Jakarta – Dalam enam bulan terakhir, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat setidaknya ada tiga kasus anak yang terindikasi menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan Papua.

Kasus dari Kota Bekasi anak bekerja sebagai pemandu lagu (PL) Karaoke di Nabire, namun ia dieksploitasi secara seksual di tempat ia bekerja tersebut. Kemudian laporan dari Kab. Pringsewu, anak dipekerjakan ke Papua dan belum ada kabar hingga kini. Kemudian 2 remaja asal Kab. Malang yang juga dipekerjakan di sebuah karaoke sebagai PL yang akan dieksploitasi secara seksual namun berhasil melarikan diri ke Polres Boven Digul Papua hingga akhirnya diantar pulang ke Malang.

Dalam catatan Kementrian PP&PA Papua masuk dalam peta jaringan penerimaan perdagangan orang dalam laporan tahun 2017, selain Sumut, Riau, Sumsel, Jateng, Jogja, Jawa Timur, Bali dan NTB.

“Dari tahun 2011 sampai tahun 2018, jumlah pelaporan kasus trafficking dan eksploitasi di KPAI merangkak hingga 1956 kasus,” ujar Ai Maryati Solihah, selaku Komisioner bidang Trafficking Dan Eksploitasi Anak.

Ai pun mendesak pihak kepolisian untuk mengembangkan pemeriksaan pada pelaku terkait kepemilikan tempat hiburan Karaoke di Papua tersebut. Sebab ia sangat potensial melakukan hal serupa selama bertahun-tahun dan memakan korban yang sangat banyak.

“Pada proses hukum, KPAI memberikan masukan agar mengenakan pasal maksimal kepada pelaku sesuai UU No 21/2007 tentang PTPPO dan UU No 35/2014 tentang Perlindungan anak maksimal 15 tahun penjara dengan melihat matangnya perencanaan dan melakukan tindakan-tindakan melawan hukum lainnya kepada korban,” terang Ai Maryati.

Selanjutnya, KPAI akan mengajak para owner dan pemilik industry hiburan yang bergerak dalam bidang Karaoke di Indonesia untuk tidak mempekerjakan anak di bawah 18 tahun, agar terhindar dari kerentanan eksploitasi seksual dan pengaruh buruk situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan tumbuh kembang anak.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

3 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

4 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

8 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

8 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

13 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

13 jam yang lalu