POLITIK

KPU Tantang Pemerintah Keluarkan Perppu Larangan Eks Napi Koruptor Nyaleg

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan agar pemerintah untuk menerbitkan Perppu atau menggunakan perubahan Undang-Undang terkait larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai calon legislatuf (caleg).

“Bisa menggunakan perubahan UU atau menggunakan jalur yang lain, Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) dan ini inisiatif yang punya wewenang adalah presiden,” kata Komisioner KPU Hasyim Asy’ari di kantor Kemenkumham, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (5/6).

Lebih dari itu, Hasyim menuturkan, bahwa semestinya pihak pembentuk UU menginisiasikan untuk membuat perubahan UU apabila dinilai telah sepakat terkait larangan mantan napi koruptor maju nyaleg.

Hasyim menegaskan andai saja pemerintah menginginkan cepat, bisa digunakan cara lain.

“Kalau KPU dianggap melanggar UU karena secara legal formal, letterled harfiah tidak ada bunyi-bunyian bahwa mantan narapidana korupsi itu dilarang nyalon. Mestinya pembentuk UU segera berinisiatif mengubah UU ini bisa menggunakan perubahan UU atau kalau mau cepat menggunakan jalur yang lain,” tuturnya.

Sebagai informasi, ada beberapa pihak yang masih belum menemukan kata sepakat terkait aturan PKPU yang melarang mantan koruptor untuk maju sebagai caleg.

Selain itu, dari pihak Pemerintahan dan DPR RI juga masih belum sepakat dengan terobosan baru KPU itu. Pasalnya, dalam aturan PKPU tersebut dianggap sebagian kalangan telah menentang dan melanggar UU pemilu.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri Dorong Investasi Budidaya Tiram di Sabang untuk Perkuat Ekonomi Biru

Peninjauan bersama PT Surya Jaya Investama menjajaki potensi pengembangan akuakultur terintegrasi dan peluang ekonomi bagi…

54 menit yang lalu

Raih AMH 2026, Kemenag Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Informasi Publik

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Terbaik II kategori Website dalam ajang Anugerah Media…

3 jam yang lalu

Soal Wacana Pelarangan Rokok Elektrik, Pemerintah dan MUI Diminta Kedepankan Kajian Hukum dan Ilmiah

MONITOR, Jakarta - Samudera Artha Law Firm melayangkan keberatan terhadap wacana pelarangan rokok elektrik (vape)…

17 jam yang lalu

Buka AICIS+ 2026, Menag Minta PTKIN Tidak Kaku Hadapi Tantangan Zaman

MONITOR, Cirebon — Menteri Agama Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa generasi masa depan tidak lagi beragama…

19 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Satya JKN Awards atas Komitmen Pelindungan Kesehatan Pekerja

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih penghargaan Satya JKN Awards 2026…

23 jam yang lalu

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 hari yang lalu