MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik wacana pemerintah yang akan menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun dalam perhelatan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan World Bank yang akan digelar pada 12-14 Oktober 2018 di Bali.
Ia menilai, anggaran itu menunjukan jika pemerintahan saat ini tidak melakukan perhitungan yang cermat terhadap kemampuan keuangan negara.
"Di hadapan kita hari ini, pemerintah begitu getol mencari sumber-sumber baru keuangan untuk memperoleh pajak. Tapi di sisi lain, kita melihat pemerintah melakukan pengeluaran keuangan negara, yang menurut hemat kami tidak melalui perhitungan yang cermat," kata Muzani dalam acara Bazar Fraksi Partai Gerindra, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (7/3).
Dikatakan dia, perhelatan keuangan tingkat Internasional di satu sisi akan meningkatkan gengsi bagi perolehan ekonomi Indonesia di mata dunia. Sehingga, dengan ditunjuknya bangsa ini menjadi tuan rumah menjadi penting.
"Tetapi, kenapa dalam perhelatan yang penting itu justru menelan biaya yang sangat besar sekali. Padahal event itu tidak lebih dari satu minggu, dan keluarkan 1 triliun," ucap Muzani.
"Di sisi lain, kantor pajak pontang-panting mencari penerimaan negara sebagai pendapatan negara, seluruh aparatur pajak mengejar wajib pajak, dan rakyat terus dibebani berbagai pajak. Tapi pengeluaran uang negara tidak dilakukan dengan prudent (hati-hati)," pungkas Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu.
MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…
MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…