Categories: NASIONALPOLITIK

Pangamat: UU MD3 Bukan Untuk Pasung Hak Wartawan

MONITOR, Jakarta – Saat ini kebebasan pers dinilai seakan dipasung.  Bahkan sepertinya freedom of speech (kebebasan berbicara) sudah tidak ada lagi, khususnya dengan adanya pasal penghinaan anggota DPR dalam UU MD3.

Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, DPR dalam hal ini harus tahu domainnya apa serta tupoksinya jangan main tubruk saja.

"Pernyataan Fadli Zon dan Fahri Hamzah di luar nalar dan irasional. Wong ngertilah! UU MD3 itu berlaku dimana? kepada siapa beda dengan UU KHUP, Kepres, Kepmen dan sebagainya," ujar Jerry juga mantan pemimpin redaksi The Jakarta Times ini dalam keterangan tertulis kepada MONITOR, Minggu (18/2).

Menurut dia kritikan wajar saja, kalau tidak dikritik pasti ada alasannya. Contoh, warga mempertanyakan dana untuk reses bahkan hearing DPR kan harus transparan ke publik.

"Jika masyarakat mengkritik kinerja SPR wajarlah. Mereka itu wakil rakyat. Ini sudah mengarah ke otiriter dan diktator," ungkapnya.

Jerry pun mengapresiasi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mempertaruhkan jabatannya untuk rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR lalu di jebloskan ke penjara. Menurut Bamsoet dirinya siap pasang badan.

"Saya dukung statement atau pernyataan Bamsoet kawan saya, bedakan menghina dan mengkritik. Kalau kritik membangun wajar saja," ujar Jerry.

Dia menambahkan, kata kritik dalam bahasa Inggrisnya "CRITIC" atau C = Care (Peduli pada seseorang), R = Respectful (Rasa hormat), I = Input (Masukan yang positif), T = (Waktu yang tepat), I = Inspire (Memberikan inspirasi) dan C = Constructive (Membangun bukan menjatuhkan).

Jadi siapapun pejabat di dunia ini tak akan terhindar dari namanya kritik. 

"Jadi pemimpin harus gentle, jangan pernah pasung kebebasan pers. wartawan punya UU Pers No 40 Tahun 1999. Seyogianya mereka bekerja sama dengan baik. Bagaimana kalau Jurnalis memblokir pemberitaan di DPR? ataupun memboikot berita-berita di DPR.

Lanjut kata Jerry, mereka populer lantaran media. Justru itu jangan arogan dan antipati terhadap kritikan masyarakat dan jurnalis.

Recent Posts

Kemenag & PTKIN Sinergi Petakan Potensi Pesantren dan Pengembangan Prodi Kepesantrenan

MONITOR, Bandung - Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menjajaki penguatan sinergi dengan Perguruan Tinggi Keagamaan…

18 jam yang lalu

AICIS+ 2026 Ditutup, Wamenag Dorong Redefinisi Pendidikan Islam Tanpa Dikotomi Ilmu

MONITOR, Cirebon - Perhelatan akbar Annual International Conference on Islamic Studies (Aicis+) 2026 resmi ditutup…

21 jam yang lalu

Kolaborasi Kementan-Kemendiktisaintek Hasilkan Total 167 Permohonan Hak PVT

Total permohonan Perlindungan Varietas Tanaman pada 2026 mencapai 167, menjadi momentum memperkuat inovasi benih unggul…

2 hari yang lalu

AICIS+ 2026; Hilirisasi dan Kemitraan Beri Ruang Peneliti Wujudkan Riset Berdampak

MONITOR, Cirebon - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) menggelar…

2 hari yang lalu

QUTB GLOBAL: Beri Presiden Ruang Menentukan Pendamping Terbaik

Hery Haryanto Azumi menekankan pentingnya keputusan kenegaraan yang bebas dari tekanan politik serta mengedepankan kepentingan…

2 hari yang lalu

Panen Raya di Cirebon, Rokhmin Dahuri paparkan 7 Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani

MONITOR, Cirebon - Peningkatan produktivitas pertanian harus berjalan beriringan dengan perbaikan skala usaha, efisiensi produksi,…

2 hari yang lalu