Categories: NASIONALPOLITIK

Pangamat: UU MD3 Bukan Untuk Pasung Hak Wartawan

MONITOR, Jakarta – Saat ini kebebasan pers dinilai seakan dipasung.  Bahkan sepertinya freedom of speech (kebebasan berbicara) sudah tidak ada lagi, khususnya dengan adanya pasal penghinaan anggota DPR dalam UU MD3.

Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, DPR dalam hal ini harus tahu domainnya apa serta tupoksinya jangan main tubruk saja.

"Pernyataan Fadli Zon dan Fahri Hamzah di luar nalar dan irasional. Wong ngertilah! UU MD3 itu berlaku dimana? kepada siapa beda dengan UU KHUP, Kepres, Kepmen dan sebagainya," ujar Jerry juga mantan pemimpin redaksi The Jakarta Times ini dalam keterangan tertulis kepada MONITOR, Minggu (18/2).

Menurut dia kritikan wajar saja, kalau tidak dikritik pasti ada alasannya. Contoh, warga mempertanyakan dana untuk reses bahkan hearing DPR kan harus transparan ke publik.

"Jika masyarakat mengkritik kinerja SPR wajarlah. Mereka itu wakil rakyat. Ini sudah mengarah ke otiriter dan diktator," ungkapnya.

Jerry pun mengapresiasi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mempertaruhkan jabatannya untuk rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR lalu di jebloskan ke penjara. Menurut Bamsoet dirinya siap pasang badan.

"Saya dukung statement atau pernyataan Bamsoet kawan saya, bedakan menghina dan mengkritik. Kalau kritik membangun wajar saja," ujar Jerry.

Dia menambahkan, kata kritik dalam bahasa Inggrisnya "CRITIC" atau C = Care (Peduli pada seseorang), R = Respectful (Rasa hormat), I = Input (Masukan yang positif), T = (Waktu yang tepat), I = Inspire (Memberikan inspirasi) dan C = Constructive (Membangun bukan menjatuhkan).

Jadi siapapun pejabat di dunia ini tak akan terhindar dari namanya kritik. 

"Jadi pemimpin harus gentle, jangan pernah pasung kebebasan pers. wartawan punya UU Pers No 40 Tahun 1999. Seyogianya mereka bekerja sama dengan baik. Bagaimana kalau Jurnalis memblokir pemberitaan di DPR? ataupun memboikot berita-berita di DPR.

Lanjut kata Jerry, mereka populer lantaran media. Justru itu jangan arogan dan antipati terhadap kritikan masyarakat dan jurnalis.

Recent Posts

Puan Imbau Latihan Calon Manajer Kopdes Merah Putih Fokus Pada Manajerial Saja

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa menyusul meninggalnya 5 orang peserta…

11 jam yang lalu

Menghidupkan Kembali ‘Roh’ Keikhlasan Guru di Tengah Badai Administrasi Digital

Oleh: Zizah Nurazizah (Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Universitas Pamulang) Dunia pendidikan kita hari ini sedang…

17 jam yang lalu

IPW: Penempatan Razman di Lapas Cipinang Sudah Sesuai Prosedur dan Pertimbangan Medis

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai polemik terkait penempatan pengacara Razman Arif Nasution…

18 jam yang lalu

Kemenhaj Fokus Kawal 5 Persen Jemaah Haji Terakhir di Madinah, Pastikan Layanan Optimal

MONITOR, Jakarta — Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, Selasa (30/6/2026), Kemenhaj…

19 jam yang lalu

SETARA Institute Kritik Pelibatan Taruna Akmil di Sekolah Rakyat: Jangan Normalisasi Multifungsi TNI di Ruang Pendidikan

MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, mengkritik kebijakan pemerintah yang melibatkan taruna…

19 jam yang lalu

Puan Dorong Kasus Dugaan Intimidasi Dokter Oleh Anggota DPRD Diselidiki Hingga Tuntas

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal kasus dugaan intimidasi yang dilakukan…

19 jam yang lalu