Categories: NASIONALPOLITIK

Pangamat: UU MD3 Bukan Untuk Pasung Hak Wartawan

MONITOR, Jakarta – Saat ini kebebasan pers dinilai seakan dipasung.  Bahkan sepertinya freedom of speech (kebebasan berbicara) sudah tidak ada lagi, khususnya dengan adanya pasal penghinaan anggota DPR dalam UU MD3.

Menurut pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Jerry Massie, DPR dalam hal ini harus tahu domainnya apa serta tupoksinya jangan main tubruk saja.

"Pernyataan Fadli Zon dan Fahri Hamzah di luar nalar dan irasional. Wong ngertilah! UU MD3 itu berlaku dimana? kepada siapa beda dengan UU KHUP, Kepres, Kepmen dan sebagainya," ujar Jerry juga mantan pemimpin redaksi The Jakarta Times ini dalam keterangan tertulis kepada MONITOR, Minggu (18/2).

Menurut dia kritikan wajar saja, kalau tidak dikritik pasti ada alasannya. Contoh, warga mempertanyakan dana untuk reses bahkan hearing DPR kan harus transparan ke publik.

"Jika masyarakat mengkritik kinerja SPR wajarlah. Mereka itu wakil rakyat. Ini sudah mengarah ke otiriter dan diktator," ungkapnya.

Jerry pun mengapresiasi pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mempertaruhkan jabatannya untuk rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR lalu di jebloskan ke penjara. Menurut Bamsoet dirinya siap pasang badan.

"Saya dukung statement atau pernyataan Bamsoet kawan saya, bedakan menghina dan mengkritik. Kalau kritik membangun wajar saja," ujar Jerry.

Dia menambahkan, kata kritik dalam bahasa Inggrisnya "CRITIC" atau C = Care (Peduli pada seseorang), R = Respectful (Rasa hormat), I = Input (Masukan yang positif), T = (Waktu yang tepat), I = Inspire (Memberikan inspirasi) dan C = Constructive (Membangun bukan menjatuhkan).

Jadi siapapun pejabat di dunia ini tak akan terhindar dari namanya kritik. 

"Jadi pemimpin harus gentle, jangan pernah pasung kebebasan pers. wartawan punya UU Pers No 40 Tahun 1999. Seyogianya mereka bekerja sama dengan baik. Bagaimana kalau Jurnalis memblokir pemberitaan di DPR? ataupun memboikot berita-berita di DPR.

Lanjut kata Jerry, mereka populer lantaran media. Justru itu jangan arogan dan antipati terhadap kritikan masyarakat dan jurnalis.

Recent Posts

Siap-Siap! Kemnaker akan Buka Pendaftaran MagangHub Angkatan II Batch 2

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan…

9 jam yang lalu

Kemenhaj Salurkan Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Gempa di NTT

MONITOR, Jakarta — Sebagai wujud kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj)…

9 jam yang lalu

Prof Rokhmin: Tinggalkan Ekonomi Bahan Mentah, Masuk Era Innovation-Based Blue Economy

MONITOR, Jakarta - Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan kelimpahan sumber daya alam untuk mengejar pertumbuhan…

17 jam yang lalu

Kemnaker Perkuat Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pascabencana lewat Pelatihan Vokasi

MONITOR, Banda Aceh — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Banda…

1 hari yang lalu

Kemenag Satukan Organisasi Profesi Guru Lintas Agama dalam Satu Konfederasi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyatukan berbagai organisasi profesi guru lintas agama dalam Konfederasi Organisasi…

1 hari yang lalu

FORMIT Palu Galang Dana untuk Korban Bencana NTT, Serukan Solidaritas Indonesia Timur

MONITOR, Palu - Forum Mahasiswa Indonesia Timur (FORMIT) menggalang dana untuk membantu masyarakat terdampak bencana…

2 hari yang lalu