Pengangguran dan Kemiskinan di Banten Masih Tinggi

MONITOR, Serang – Pemerintah Provinsi Banten masih fokus untuk segera menyelesaikan dan mengatasi persoalan pengangguran dan kemiskinan yang masih sangat tinggi di propinsi ujung barat pulau jawa ini.

"Kita minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten diminta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat terutama warga miskin," kata Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Provinsi Banten tahun 2019 di Serang, Rabu kemarin (27/12).

Menurut Andika, pada ranah yang paling teknis misalnya, pemerintah saat ini dituntut untuk melakukan pelayanan kepada warga seperti halnya sektor swasta melayani konsumennya. Kalau swasta jika pelayanan tidak baik, maka akan ditinggalkan konsumen.

Wagub Banten ini mengatakan, perubahan atau transformasi OPD dalam melakukan tupoksinya melayani masyarakat Banten adalah sesuatu yang mutlak untuk dilakukan, sebagai syarat utama agar dapat tercapainya tujuan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Banten, mensejahterakan seluruh masyarakat Banten.

"Jadi jangan heran sekarang misalnya, kantor-kantor kelurahan dan kecamatan di sejumlah daerah dalam melayani pembuatan dokumen kependudukan, itu sudah seperti bank swasta melayani nasabahnya, serba nyaman, serba cepat, serba mudah. Nah, itu mutlak dilakukan oleh pemerintah di jaman sekarang ini," katanya.

Menurut Andika lebih lanjut, untuk program penangulangan kemiskinan terdapat sejumlah transformasi yang harus dilakukan. Pertama, transformasi struktural yang mencerminkan pemerataan akses dan distribusi modal, dimana masyarakat miskin memiliki hak yang sama untuk menggunakan aset dan sumber daya, sehingga warga miskin juga punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.

Kedua, kata dia, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencerminkan peningkatan kapabilitas masyarakat miskin yang dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan optimalisasi penggunaan teknologi informasi.

Ketiga transformasi institusi yang mencerminkan tata kelola yang baik sehingga institusi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan kredibel. Dan terakhir, transformasi sosial budaya dengan terciptanya masyarakat yang memiliki budaya kerja yang produktif.

"Saat ini sejumlah Indikator Makro Banten relative membaik meski tetap menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi," ungkap Andika.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten telah mencapai 70,96 pada tahun 2016 sehingga menjadikan Banten sebagai daerah berkategori IPM tinggi. Pertumbuhan ekonomi Banten pada semester triwulan III tahun 2017 juga mencapai 5,62 persen, atau jauh di atas capaian nasional yang hanya 5,06 perseb dan tingkat kemiskinan sebesar 5,45 persen atau lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 10,64 persen.

"Namun tantangan utama adalah pada tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2017 yang mencapai 9,28 persen masih di atas angka nasional yang mencapai 5,33 persen. Di sini lah salah satunya transformasi-transformasi cara melayani masyarakat oleh pemda mutlak harus dilakukan," jelasnya.

Dalam acara yang digelar oleh Badan perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten in, dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian antara lain Perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kemeterian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.