Pemprov DKI Diminta Hati-hati dalam Pengadaan Tanah

MONITOR, Jakarta – Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad meminta Gubernur DKI Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno untuk berhati-hati dalam pengadaan tanah yang dianggarkan triliunan rupiah dalam RAPBD DKI tahun 2018.

Pengadaan tanah oleh empat SKPD yaitu Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota, dan Dinas Kehutanan senilai Rp 4,93 triliun lebih.

"Anggaran dari penyempurnaan KUA-PPAS 2018 sebesar Rp 2,99 triliun setelah input hasil pembahasan Banggar DPRD naik sebesar Rp 1,94 triliun sehingga menjadi Rp 4,93 triliun. Sungguh fantastis," kata Syaiful di Jakarta, Minggu (10/12).

Menurut Syaiful, Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 menyebutkan bahwa penyusunan APBD 2018 antara lain didasarkan atas prinsip tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.

"Hasil penelusuran kami, hanya usulan Dinas Bina Marga yang menyertakan lokasi tanah sebanyak 20 lokasi, sementara tiga SKPD lain anggarannya gelondongan tanpa menyebutkan lokasi tanah yang akan dibebaskan," papar Presidium Relawan Anies Sandi (PRAS) ini.

Lanjutnya, usulan pengadaan tanah yang tidak menyertakan lokasi menandakan perencanaan yang buruk, berpotensi terjadi penyimpangan, dan potensi tidak terserap sehingga menjadi SILPA. Anggaran pengadaan tanah seharusnya menjadi bahan Kemendagri dalam mengevaluasi RAPBD 2018 dan jika dianggap tidak sesuai dibatalkan saja.

"Kita tentunya tidak berharap kasus pembelian tanah seperti RS Sumber Waras senilai Rp 755 miliar dan Cengkareng Barat Rp 668 miliar terulang kembali," pungkas Syaiful.