PDIP Desak Pemerintah Galang Dukungan Internasional Tolak Jerusalem

MONITOR Jakarta – PDI Perjuangan sangat menyesalkan klaim sepihak dari Presiden AS Donald Trump yang menetapkan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel. 

“Mendukung sepenuhnya kemerdekaan Palestina yang mencakup wilayah Jerusalem Timur adalah konsistensi politik sikap PDI Perjuangan. Kami selalu diajarkan hakekat kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan solusi atas Jerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan harus melibatkan Palestina, tidak bisa dilakukan sepihak," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, dalam keterangan pers yang diterima Monitor.

Lebih lanjut Hasto menegaskan, sikap PDI Perjuangan tersebut selain berakar kuat dari perintah konstitusi, juga berpihak dari sejarah dimana Konferensi Asia Afrika telah memberikan legitimasi yg kuat bagi Palestina untuk diperjuangkan sebagai negara yang merdeka seutuhnya. 

“Bahkan pada tahun 1962, Bung Karno secara konsisten menolak kehadiran Israel dan Taiwan dalam Asian Games tahun 1962, meski dengan konsekuensi dikeluarkan dari Komite Olimpiade Internasional. Bung Karno tidak tunduk pada tekanan tersebut, malah berinisiasi membentuk Games of The New Emerging Forces (GANEFO) sebagai tandingan olimpiade tsb. Betapa bangganya kita sebagai bangsa dengan ketegasan dan kedaulatan politik seperti itu," terang Hasto.

Hasto menambahkan, PDI Perjuangan meminta Pemerintah RI cq Menteri Luar Negeri agar secepatnya menggalang dukungan internasional, dan melalui PBB agar mengeluarkan resolusi menolak klaim Jerusalem Timur sebagai Ibu Kota Israel. 

“Upaya mendukung Kemerdekaan Palestina seutuhnya harus menjadi pegangan seluruh diplomasi internasional yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia. Pada saat bersamaan upaya Presiden Donald Trump memindahkan Kedubesnya di Jerusalem Timur untuk tidak dilakukan terlebih dahulu guna mencegah ketegangan lebih lanjut," ujarnya.

Selanjutnya, Hasto menyatakan PDI Perjuangan menugaskan angota Fraksi Partai Komisi I untuk mengambil tindakan aktif dan progresif guna menjalankan sikap politik partai tersebut.