Komisi VII DPR RI Dukung Holding BUMN Energi

MONITOR, Jakarta – Komisi VII DPR RI mendukung dibentuknya holding pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor energi setelah terbentuknya holding pada sektor pertambangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Syaikhul Islam Ali, dalam rilis persnya yang diterima MONITOR di Jakarta, Kamis malam (7/12). Dirinya mengapresiasi terbentuknya holding BUMN, teruatam di sektor pertambangan ini.

Menurut Syaikhul, pemerintah telah memastikan pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) beberapa industri strategis dan hal tersebut dianggap sebagai kebijakan yang tepat, guna meningkatkan daya saing nasional maupun global.

"Semua langkah untuk memperkuat BUMN sangat kami dukung, kami sangat apresiasi dengan terealisasinya Holding BUMN Pertambangan," kata Syaikhul yang juga

Syaikhul yang juga Ketua Panja Minerba Komisi VII DPR RI pun meminta pemerintah untuk segera mewujudkan Holding BUMN di bidang energi. Menurutnya, Holding BUMN Energi cukup penting dilakukan. Holding Energi bisa dilakukan dengan menggabungkan Pertamina, PGN dan PLN sekaligus.

"Kalau bisa selanjutnya adalah Holding BUMN energi, Pertamina, PGN dan PLN harus dibuat holding juga. Kalau cuma Holding Migas, Pertamina dan PGN yang digabung bisa kontraproduktif. PLN juga harus gabung, karena di lapangan kepentingan tiga BUMN ini saling terkait. Tidak bisa salah satu ditinggal," jelas politisi PKB ini.

Komisi VII DPR, lanjut Syaikhul, saat ini sedang merivisi RUU Minyak dan Gas (Migas) dimana persoalan Holding Energi telah menjadi isu yang serius, termasuk wacana Holding BUMN Energi.

"Dalam pembahasan RUU Migas wacana holding BUMN energi menjadi persoalan serius. Kami sih berharap nantinya holding yang dilakukan Kementerian BUMN tidak berseberangan dengan Undang-undang Migas yang baru," tegasnya.